Seminar Internasional, 28 Mei 2025, Format Hybrid, @Mgr Geisse Lecture Theatre, FISIP Unpar.
Selat Taiwan masih menjadi salah satu wilayah paling rawan di dunia. Diperkirakan bahwa jika terjadi perang terbuka di perairan ini, dampaknya akan sangat besar terhadap tatanan dunia dan ekonomi global. Selat Taiwan telah menjadi kawasan ketegangan geopolitik sejak berakhirnya Perang Saudara Tiongkok (1945–49) dan penarikan mundur pemerintah dan tentara Chiang Kai-shek ke Formosa dan pulau-pulau sekitarnya yang kini dikenal sebagai Taiwan. Amerika Serikat, yang awalnya menyatakan tidak akan terlibat dalam krisis di Tiongkok, akhirnya memutuskan untuk mengirim Angkatan Lautnya ke wilayah tersebut untuk mencegah invasi dari Tiongkok. AS kemudian menjadi sekutu Taiwan dan menjaga keamanan “entitas politik” tersebut dari kemungkinan invasi Tiongkok.
Ketegangan di wilayah Selat Taiwan telah berkali-kali memuncak sejak tahun 1950-an. Krisis Selat Taiwan pertama terjadi pada tahun 1954–55, ketika Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok mengebom tiga pulau yang dikuasai Taiwan: pertama Pulau Quemoy (Jinmen), diikuti oleh Matsu dan Dachen. Krisis Selat Taiwan kedua terjadi pada tahun 1958, ketika Tiongkok mengebom pulau Jinmen dan Matsu. Krisis Selat Taiwan ketiga (1995–96) muncul setelah Amerika Serikat memberikan visa turis kepada Presiden Taiwan Lee Teng-hui pada Mei 1995. Krisis keempat terjadi pada 2022 dengan kasus serupa dengan yang ketiga, ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022.
Spekulasi tentang masa depan Taiwan muncul sejak Februari 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina. Ada pertanyaan apakah China akan menyerang Taiwan untuk mengamankan kendali penuh atas seluruh wilayahnya sebagai realisasi akhir Kebijakan Satu China. Ada juga kekhawatiran terkait kebijakan baru Presiden Trump terhadap China, khususnya mengenai tarif timbal balik, dan dampaknya terhadap status Taiwan. Banyak orang melihat status Taiwan sangat bergantung pada komitmen Amerika Serikat untuk mencegah tindakan China dalam menjaga keamanan di pulau-pulau tersebut. Hubungan yang fluktuatif antara Amerika Serikat dan China diperkirakan akan mempengaruhi cara Amerika Serikat mendefinisikan status Taiwan.
Taiwan memiliki tanggung jawab sendiri untuk menjaga perdamaian dan kelangsungan hidupnya. Apa yang telah dilakukan “negara” tersebut untuk menjalankan otonomi independennya dalam menentukan masa depannya?
Mengingat pentingnya isu Selat Taiwan, Parahyangan Center for International Studies (PACIS) menyelenggarakan seminar khusus untuk memahami situasi terkini di Selat Taiwan.
Seminar tersebut diadakan pada Rabu, 28 Mei 2025 pukul 01.00-03.00 WIB (Waktu Jakarta) atau 0200-0400 WIB (Waktu Taichung), dalam format hybrid. Sebanyak 130 mahasiswa mengikuti seminar di Ruang Kuliah Mgr Geise, FISIP Unpar bersama dengan dosen program studi Hubungan Internasional. Puluhan mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Departemen Ilmu Politik, Universitas Tunghai, mengikuti seminar melalui platform online.
Dr. Chun-Yi Lee, SFHEA, pembicara pertama, menyampaikan pidatonya yang berjudul: “Apakah Uang Dapat Membeli Hati dan Pikiran Manusia? Tinjauan atas Masalah Ekonomi dan Keamanan Antar-Selat?” Dr. Lee memulai presentasinya dengan menyoroti prinsip-prinsip investasi langsung asing untuk menjelaskan alasan mengapa suatu negara atau perusahaan ingin berinvestasi di negara lain, karena ada beberapa alasan. Ia kemudian menjelaskan latar belakang historis investasi Taiwan di China dan investasi China di Taiwan. Investasi tersebut sangat berbeda dalam jenisnya dan juga dalam hal tahun dan bulan. Sebagai ekonom politik, Dr. Lee berangkat dari asumsi umum, berargumen bahwa ada peluang bagi dua negara atau dua masyarakat untuk mendekatkan diri berkat investasi. Namun, ia berargumen bahwa hal itu sebenarnya tidak terjadi dalam kasus China dan Taiwan.
Dr. Chun-Yi Lee menyarankan bahwa ada banyak alasan yang menjelaskan mengapa uang China tidak dapat membeli hati dan pikiran orang Taiwan. Uang yang mereka alokasikan ke Taiwan tidaklah besar, meskipun mereka memang berkontribusi dalam upaya Taiwan untuk membeli sektor ICT Taiwan, para insinyur, buah-buahan Taiwan, produk perikanan Taiwan, dan produk pertanian Taiwan. Uang China tidak terlihat begitu baik bagi orang Taiwan, karena Taiwan telah belajar dari pengalaman Hong Kong pada tahun 2019. Banyak generasi muda Taiwan tidak ingin Hong Kong saat ini menjadi Taiwan di masa depan. Mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan China, “satu negara, dua sistem,” hanyalah omong kosong. Itu tidak akan pernah terjadi. Namun, mereka mengakhiri kemerdekaan total Hong Kong atau zona legislatif khusus jauh lebih awal dari yang dijanjikan, yaitu 50 tahun.
Dr. Lee menyoroti bahwa uang China, meskipun sudah ada di Taiwan, tetapi jumlahnya tidak banyak. Gestur China, terutama terhadap Taiwan, sangat hostil dan negatif. Dia juga menyarankan, “Bahkan jika kita tidak membicarakan investasi langsung di Taiwan, kita berbicara tentang mengapa orang Taiwan tidak merasa bahwa kemakmuran ibu pertiwi memiliki tanda tanya?” Orang Taiwan tidak ingin menjadi bagian dari China, karena Taiwan tahu bahwa menjadi bagian dari China adalah akhir dari apa yang telah mereka perjuangkan untuk demokrasi.
Dr. Tzuli Lin, pembicara kedua, memaparkan pemikirannya yang berjudul: “Dilema Keamanan dalam Hubungan Trilateral antara Taiwan, China, dan Amerika Serikat: Ideologi, Identitas, atau Kekuatan.”
Dr. Lin menyoroti dilema keamanan yang dihadapi Taiwan dalam membangun hubungan dengan Amerika Serikat dan China. Sebagai negara kecil, Taiwan hanya ingin hidup damai dan dapat bertahan. Namun, negara ini tidak memiliki banyak pilihan. Taiwan sangat rentan terhadap pergeseran sistem internasional.
Dr. Lin menanggapi pertanyaan: Mengapa upaya Taiwan untuk memperkuat keamanan sendiri membuat China menganggap Taiwan sebagai ancaman bagi mereka? Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap cara China merespons upaya Taiwan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan, misalnya dengan meningkatkan latihan militer, simulasi, dan bahkan latihan militer ke Taiwan. Dilema keamanan ini jelas terlihat. Seperti yang diargumentasikan oleh para cendekiawan Amerika seperti Bonny Lin, Taiwan perlu membangun kemampuan pertahanan sendiri untuk mengantisipasi ancaman China. Namun, hal ini menimbulkan tantangan serius dari China. Setiap kali Taiwan melakukan lebih banyak untuk melindungi dirinya, Taiwan akan menghadapi tantangan yang lebih besar dari China. Sebaliknya, jika Taiwan melakukan kurang, Taiwan tidak akan mampu mempertahankan dirinya sendiri.
Dr. Lin juga menyoroti perdebatan yang telah berlangsung lama mengenai ambiguitas strategis Amerika Serikat. Definisi ambiguitas ini merujuk pada asumsi bahwa Amerika Serikat akan menggunakan kekuatan militer jika perang meletus antara kedua belah pihak di Selat Taiwan. Pendekatan ini bergantung pada keunggulan militer Amerika Serikat yang jauh lebih besar dibandingkan China. Asumsi ini dikombinasikan dengan kebijakan ambigu mengenai masa depan penyelesaian damai untuk Taiwan.
Dia berargumen bahwa strategi ini memang berhasil di masa lalu, terutama pada era sistem bipolar dan periode unipolar. Strategi ini dapat mempertahankan perdamaian di Selat Taiwan sejak Republik Tiongkok (ROC) berada di Taiwan. Artinya, sejak tahun 1949 ketika Partai Kuomintang (KMT) pindah ke Taiwan dan mendirikan ROC sebagai negara di Taiwan. Namun, dia lebih lanjut berargumen bahwa ambiguitas strategis ini telah gagal. Terutama setelah modernisasi Angkatan Laut Tiongkok (POA), strategi ini tidak cukup untuk menahan Beijing secara jelas. China telah mengembangkan angkatan lautnya, misalnya, kapasitas dan kecepatannya yang enam kali lebih cepat daripada angkatan laut Amerika Serikat. Di masa lalu, mereka secara resmi mengklaim bahwa Amerika Serikat akan campur tangan secara militer jika China menyerang Taiwan. Asumsi ini digunakan untuk memastikan bahwa Beijing memahami konsekuensi serius jika menyerang Taiwan.
Sistem ini telah beralih dari unipolar ke multipolar, dan hal ini mengubah asumsi yang ada. Ambiguitas strategis AS awalnya muncul akibat memburuknya hubungan antara Rusia dan China. Kini, hubungan erat antara Rusia dan China membuat China merasa memiliki kekuatan lebih untuk melawan Amerika. Kini mereka melihat Amerika tidak lagi memiliki keunggulan kekuatan relatif terhadap China. Ketika AS tidak lagi memiliki kemampuan deterensi militer yang setara, maka ambiguitas ini menjadi sangat terbatas.
Dua pembicara yang mewakili PACIS memberikan komentar mereka terhadap dua pembicara. Idil Syawfi menanyakan tentang signifikansi investasi China di China, meskipun jumlahnya sangat kecil. Dia juga mengemukakan kekhawatiran tentang dampak pergeseran sistem internasional dari bipolar ke multipolar. Dia menyoroti munculnya multipolaritas yang terkoordinasi, di mana kekuatan besar seperti AS, China, dan Rusia memiliki wilayah pengaruh masing-masing.
Ratih Indraswari memuji presentasi yang disampaikan oleh kedua pembicara, yang menurutnya memiliki pemahaman yang sama tentang hubungan asimetris. Dr. Tzuli Lin lebih menekankan pada aliansi militer asimetris, sementara Dr. Yun-Chi Lee fokus pada hubungan ekonomi asimetris. Dr. Indraswari menyoroti implikasi yang ditimbulkan oleh hubungan asimetris. Taiwan sangat rentan terhadap perubahan hubungan antara negara-negara besar. Ratih menanyakan sejauh mana Taiwan memiliki otonomi strategis dalam konteks yang tidak pasti ini. Ia juga mengkhawatirkan peran organisasi internasional dalam membantu Taiwan dan negara-negara lain yang menghadapi situasi serupa dalam membangun perdamaian dan keamanan.
Prof. Sukawarsini Djelantik memimpin seminar yang dihadiri oleh lebih dari 120 mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dan anggota Program Studi Hubungan Internasional, serta puluhan mahasiswa dari Departemen Ilmu Politik, Universitas Tunghai.
