Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) yang berlangsung pada 10–21 November 2025 di Belém, Brasil, menjadi momentum penting untuk menilai kembali efektivitas implementasi Perjanjian Paris di tengah meningkatnya risiko pemanasan global dan melemahnya multilateralisme. Dengan membawa pertemuan ke kawasan Amazon, salah satu kawasan dengan peran strategis bagi stabilitas iklim dunia. Kepemimpinan Brasil dalam COP tahun ini menekankan urgensi menjaga hutan tropis serta memperkuat aksi mitigasi, adaptasi, dan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang. Karena aturan teknis implementasi Paris Agreement telah ditetapkan pada konferensi sebelumnya, COP30 difokuskan pada upaya menutup kesenjangan ambisi dan aksi di tiga pilar utama tersebut.
Enam Isu Utama dalam COP30
Konferensi COP30 mengangkat enam isu utama yang membutuhkan keputusan cepat dan komitmen tinggi dari negara-negara pihak. Isu pertama berkaitan dengan upaya mencegah pemanasan global yang semakin tak terkendali. Laporan UNEP menunjukkan bahwa komitmen iklim negara-negara saat ini masih jauh dari cukup, dan dunia berada di jalur pemanasan 2,3–2,5°C pada akhir abad ini. Batas 1,5°C sangat mungkin terlampaui dalam satu dekade ke depan, sehingga fokus utama COP30 adalah memperkecil tingkat dan durasi overshoot tersebut. Negara-negara akan ditekan untuk memperkuat aksi mitigasi, terutama pada sektor pengemisi terbesar seperti energi, industri, dan transportasi.
Isu kedua menyangkut perlindungan masyarakat dari dampak krisis iklim. Negara-negara membahas cara memperkuat ketahanan terhadap gelombang panas, banjir, kekeringan, hingga kenaikan permukaan air laut. Kebutuhan pendanaan adaptasi diperkirakan mencapai lebih dari US$310 miliar per tahun pada 2035, namun pendanaan yang tersedia masih sangat terbatas. COP30 menjadi forum penting untuk menetapkan target baru pendanaan adaptasi yang kredibel serta menyepakati indikator untuk Global Goal on Adaptation, mengingat komitmen adaptasi dari Glasgow berakhir tahun ini.
Isu ketiga menyoroti pemenuhan janji pendanaan iklim berskala besar. Brasil dan Azerbaijan mengusulkan peta jalan untuk memobilisasi US$1,3 triliun per tahun bagi negara berkembang hingga 2035. Namun kunci keberhasilannya terletak pada penggunaan dana publik secara strategis untuk menarik modal swasta dalam skala besar, termasuk melalui reformasi bank pembangunan multilateral, penyelesaian utang, serta instrumen pembiayaan inovatif yang dapat mengalirkan investasi secara nyata, bukan sekadar janji.
Isu keempat membahas pemanfaatan solusi kreatif dalam menghadapi krisis iklim. COP30 menampilkan beragam inisiatif baru, seperti Beat the Heat Implementation Drive yang mendorong teknologi pendinginan berkelanjutan, prakarsa pembangunan kawasan rendah karbon yang ditampilkan Brasil, serta peluncuran Food Waste Breakthrough yang menargetkan penurunan limbah pangan global sebesar 50 persen. Selain itu, mekanisme Tropical Forest Forever Facility menawarkan pendekatan transformatif untuk memberi insentif finansial bagi negara-negara yang mampu menjaga hutan tropis tetap lestari.
Isu kelima berkaitan dengan keadilan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Energi terbarukan kini menjadi sumber listrik termurah secara global, tetapi masih terdapat risiko ketimpangan sosial selama proses transisi berlangsung. COP30 diharapkan menghasilkan keputusan mengenai Belém Action Mechanism for Just Transition, yang memberikan kerangka kerja jelas bagi pemerintah dan sektor swasta dalam memastikan perlindungan pekerja, penciptaan lapangan kerja baru, serta dukungan bagi komunitas dan wilayah yang selama ini bergantung pada industri berbasis karbon.
Isu keenam menegaskan perlunya menghidupkan kembali semangat kolektif Perjanjian Paris. Tanpa perjanjian tersebut, dunia diproyeksikan menuju pemanasan 3–3,5°C. Namun prediksi terbaru yang berada pada kisaran 2,3–2,5°C tetap berbahaya. Karena itu, COP30 dipandang sebagai awal “decade of delivery” yang menuntut keberanian untuk mengubah komitmen menjadi aksi nyata.
Dinamika Multi-Sektor dalam Arsitektur Kebijakan Iklim Global
Pembahasan lintas sektor di COP30 menunjukkan bahwa kebijakan iklim kini mencakup ruang yang semakin luas. Pada sektor energi, perhatian utama diberikan pada percepatan pengembangan energi terbarukan, produksi hidrogen hijau, serta teknologi penyimpanan energi sebagai upaya mengurangi ketergantungan global pada bahan bakar fosil. Di saat yang sama, sektor transportasi laut dan udara yang berada di bawah aturan International Civil Aviation Organization (ICAO) dan International Maritime Organization (IMO) dipantau secara lebih ketat untuk memastikan bahwa jalur dekarbonisasi kedua sektor mobilitas ini tetap konsisten dengan target global. Teknologi penghilangan emisi (carbon dioxide removal/CDR), seperti direct air capture dan mineralisasi karbon, juga mulai dilirik sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Pendanaan iklim masih menjadi pusat perdebatan
Setelah ditetapkannya New Collective Quantified Goal (NCQG) pada 2024, fokus utama di Belém adalah penyelesaian Baku to Belém Roadmap to US$1.3 Trillion. Namun, target interim sebesar US$300 miliar per tahun hingga 2035 menuai kritik karena dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil negara-negara rentan, terutama dalam pendanaan adaptasi yang sering tertinggal dibanding mitigasi.Ketidakhadiran komitmen finansial dari Amerika Serikat semakin mempersempit ruang pendanaan global dan membuat negara-negara lain semakin ragu terhadap stabilitas kerja sama internasional.
Di tengah mandeknya pendanaan publik, Brazil mencoba mendorong pendekatan baru melalui skema pembiayaan non-tradisional. Upaya ini meliputi pengalihan subsidi dari sektor-sektor yang menghasilkan emisi tinggi, penggunaan instrumen pembiayaan campuran untuk menarik modal swasta, serta menawarkan skema investasi berisiko rendah agar investor lebih tertarik masuk ke proyek-proyek iklim. Salah satu inovasi yang menarik adalah Tropical Forests Forever Fund (TFFF), yaitu mekanisme yang bertujuan memberi insentif jangka panjang kepada negara-negara yang menjaga dan memulihkan hutan tropis. Pendekatan ini berusaha menempatkan nilai ekologis hutan secara lebih nyata dalam sistem pendanaan global, sehingga perlindungan hutan tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai aset yang layak didukung secara berkelanjutan.
Kepemimpinan Indonesia dalam COP30
Dalam forum COP30 di Belém, Indonesia menegaskan pentingnya penyelesaian Global Stocktake (GST) sebagai dasar evaluasi kinerja kolektif dunia dalam menurunkan emisi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti bahwa hampir satu dekade setelah lahirnya Perjanjian Paris, kesenjangan antara ambisi dan aksi masih sangat lebar. Karena itu, Indonesia menekankan perlunya transparansi penuh dalam hasil GST agar seluruh negara memahami posisi masing-masing, tingkat kontribusi yang telah dicapai, serta langkah perbaikan yang harus dilakukan bersama. Selain mendorong transparansi GST, Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya transisi energi sebagai langkah konkret untuk menutup kesenjangan emisi. Dalam sesi tingkat menteri, Indonesia menekankan bahwa pengembangan energi terbarukan dalam skala besar adalah salah satu cara paling efektif untuk mempercepat pengurangan emisi. Namun, biaya transformasi energi yang masih tinggi menjadi kendala utama bagi banyak negara berkembang. Karena itu, Indonesia menyerukan perlunya akses teknologi yang lebih terjangkau dan dukungan pendanaan yang memadai. Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin memastikan transisi energi bukan hanya tanggung jawab negara maju, tetapi proses kolektif yang harus ditopang oleh mekanisme pendanaan internasional yang inklusif.
Kemudian, komitmen Indonesia terhadap aksi iklim juga tercermin melalui peluncuran Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru dalam COP30. Dokumen ini memberikan arah strategis untuk melindungi dan memulihkan mangrove, padang lamun, dan rawa asin sebagai aset iklim penting yang mampu menyerap karbon dalam jumlah besar. Peluncuran ini bertepatan dengan meningkatnya ambisi Indonesia melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC), yang untuk pertama kalinya memasukkan sektor kelautan dan perikanan secara eksplisit dalam agenda mitigasi dan adaptasi. Dengan menekankan pendekatan lintas ekosistem dan menghubungkan sains, kebijakan, serta pembiayaan, Indonesia menunjukkan kepemimpinan regional dalam mengintegrasikan solusi berbasis laut ke dalam kebijakan iklim nasional.
Penulis : Nazwa
Referensi :
Kementerian Kehutaan Republik Indonesia. “Indonesia Resmi Tutup Paviliun Di COP30: Perkuat Aksi Nyata Menuju Net Zero Melalui Karbon Berintegritas Tinggi.” Kehutanan.go.id, November 22, 2025. https://www.kehutanan.go.id/news/indonesia-resmi-tutup-paviliun-di-cop-30-perkuat-aksi-nyata-menuju-net-zero-melalui-karbon-berintegritas-tinggi.
UN Climate Change. “Global Climate Action Agenda at COP 30 OUTCOMES REPORT,” November 21, 2025. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/COP30%20Action%20Agenda_Final%20Report.docx.pdf.
United Nations Environment Programme (UNEP). “Six Issues That Will Dominate COP30.” UNEP, November 7, 2025. https://www.unep.org/news-and-stories/story/six-issues-will-dominate-cop30.
