Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto tetap bertekad untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara Pasifik. Tekad ini menunjukkan keberlanjutan strategi kebijakan Indonesia yang menjadi prioritas di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Pandangan ini disampaikan Staf Ahli Bidang Politik Pertahanan dan Keamanan Kementerian Luar Negeri, Bapak Dubes Adam Tugiyo pada Peer Review Penyusunan Naskah Publik/Buku Pendamping Grand Design Strategi Kebijakan Indonesia di Kawasan Pasifik/Pacific Elevation (GDSKPE) di Kantin Diplomasi Kementerian Luar Negeri tanggal 18 Desember 2024.
Presiden Prabowo telah mengadakan pertemuan dengan pemimpin negara-negara MSG pada Oktober 2024, yaitu Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele. Pertemuan ini ditindaklanjuti Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Natsir dengan pertemuan bilateral dengan Papua Nugini, Fiji, Vanuatu dan Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group (MSG) di tengah-tengah pertemuan tingkat menteri MSG tanggal 29 November 2024.
Peer review Naskah Publik/Buku Pendamping diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri, PACIS Unpar dan LPPSP Universitas Indonesia dalam rangka memfinalisasi laporan final yang telah disusun oleh PACIS dan LPPSP. Peer Review tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan di Asia Pasifik dan dimoderatori oleh Bapak Adi Kuntarto, Diplomat Madya Pusat Strategi Kebijakan Multilateral BSKLN, yang pernah menjadi salah satu anggota tim penyusunan GDSKPE.
Dalam Peer review tersebut, ketua PACIS memaparkan titik temu antara kepentingan Indonesia dan negara-negara Pasifik yang dapat menjadi pijakan penguatan kerjasama dan prioritas-prioritas strategis yang telah dirumuskan dalam GDSKPE. Terkait regionalisme misalnya, Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki kepentingan memperkuat arsitektur kerjasama regional di kawasan Pasifik dalam upaya mewujudkan isu-isu utama di kawasan. Terkait pembangunan berpusat pada manusia, perhatian diberikan pada isu pendidikan, kesehatan, gender dan kepemudaan di mana Indonesia telah menjalin kerjasama pembangunan internasional dengan negara-negara Pasifik. Pembangunan Tol Laut Jawa, Papua dan Papua Nugini merupakan strategi memperkuat konektivitas Indonesia dengan Papua Nugini yang dapat menjadi jembatan dengan negara-negara Pasifik lainnya.
Tim LPPSP UI melanjutkan paparan terkait Resource and Economic Development; Climate and Disasters dan Ocean and Environment.
Bapak Dubes Adam Tugiyo memberikan apresiasi terhadap naskah pendamping GDSKPE yang telah disusun dan memberikan masukan untuk memperkuat aspek-aspek terkait keberlanjutan dari strategi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif Pacific Elevation disampaikan oleh Menlu RI Retno Marsidi di tahun 2019 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Hadir juga sebagai narasumber pada Peer Review tersebut Dubes RI untuk Papua Nugini, Bapak Andriana Supandy merangkap Kepulauan Solomon dan Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional Kemenlu RI, Ibu Rina Setyawasti.
Bapak Andriana Supandy menyampaikan mekanisme engagement terstruktur yang telah dilakukan Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Misalnya terkait hubungan Indonesia dengan Papua Nugini (PNG) yang menjadi pintu masuk ke Pasifik karena memiliki perbatasan darat dengan Indonesia. Sejak tahun 2022, Indonesia telah menyelenggarakan annual leaders dialogue secara rutin dengan Papua Nugini di mana Perdana Menteri PNG bertemu presiden Indonesia di Jakarta. Pada tahun 2023, Presiden RI bertemu PM PNG di Porst Moresby dan di tahun 2024 PM PNG hadir di Jakarta, Indonesia. Di tahun 2025, Presiden RI mendapat undangan berkunjung ke PNG dalam perayaan Golden Jubilee Kemerdekaan PNG.
Ibu Rina Setyawati menyampaikan beragam kerjasama pembangunan internasional yang telah diinisiasi Indonesia untuk negara-negara Pasifik. Dalam periode 2019-2024, 22 program hibah dari total 85 program hibah Indonesia diberikan untuk negara-negara Pasifik. Di tahun 2024, jumlahnya mencapai 8 program dengan nilai hibah sebesar 110,56 milyar rupiah.
Tanggapan juga disampaikan oleh peserta aktif Peer Review. Di antara penanggap adalah Ibu Etty, Direktorat Pasifik dan Oceania yang menyampaikan perlunya alternatif opsi strategi yang lebih kongkrit untuk memajukan kerjasama khususnya dengan negara-negara Pasifik. Bapak Bayu, Direktorat Kerjasama Eksternal ASEAN menyampaikan update kerjasama ASEAN-PIF, di antaranya keinginan Pacific Islands Forum untuk membentuk relief center dengan mengikuti model yang telah dibangun ASEAN.
Tim PACIS yang hadir dalam Peer review tersebut adalah Yulius P Hermawan, Aknolt Kristian Pakpahan yang menyampaikan paparan hasil revisi naskah pendamping GDSKPE serta sejumlah asisten peneliti, Adelia Jessica Salim, Nazwa dan Gissela Silvia Yahya.
