Pada Senin 5 Mei 2025, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan peluncuran strategi militer baru untuk mengalahkan Hamas. Melalui pesan video yang diunggah di platform media sosial X, Netanyahu menjelaskan bahwa rencana tersebut telah memperoleh persetujuan dari para menteri kabinet Israel. Operasi ini akan berlangsung secara intensif dan berdampak langsung terhadap ratusan ribu warga sipil Palestina, yang akan dipindahkan secara paksa ke wilayah selatan Gaza dengan dalih “demi keselamatan mereka sendiri”. Hal ini sejalan dengan keinginan partai berkuasa Likud dan faksi-faksi ekstrimis yang telah berulang kali menyerukan pendudukan penuh atas wilayah Gaza dan pembangunan pemukiman permanen Israel di wilayah tersebut.
Operasi militer yang direncanakan Israel di Jalur Gaza ini tidak akan dimulai sebelum 16 Mei 2025. Penundaan ini disesuaikan dengan agenda diplomatik kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke kawasan Timur tengah, termasuk Arab saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Keputusan ini dilakukan untuk mempertimbangkan dinamika regional dan kemungkinan dampak yang akan diterima oleh negara lain.
Lebih lanjut, wacana mengenai pemindahan penduduk Palestina di Jalur Gaza pertama kali mencuat dalam pertemuan antara Benjamin Netanyahu dan Donald Trump di Gedung Putih pada 5 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Netanyahu menunjukkan sikap terbuka terhadap usulan pemindahan paksa warga Palestina. Usulan ini sebenarnya secara langsung membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk mengambil alih Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi. Meskipun demikian, Netanyahu tidak memberikan tanggapan terkait keinginan Amerika Serikat tersebut.
Menariknya, pengumuman rencana Israel untuk memperluas wilayah justru mendapatkan kecaman dari keluarga para sandera yang khawatir bahwa eskalasi konflik akan membahayakan keselamatan orang-orang terdekat mereka. Melalui Hostages and Missing Families Forum, keluarga dari para sandera mendesak para pemangku kepentingan di Israel agar lebih memprioritaskan keselamatan para sandera dan masyarakat secara keseluruhan.
Skema Distribusi Bantuan Israel: Kemanusiaan atau Kekuasaan?
Sejak Israel mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas pada pertengahan Maret lalu, Israel mulai melancarkan berbagai serangan besar-besaran di Gaza yang hingga kini berhasil menguasai sekitar 50% wilayah tersebut. Bahkan sebelum gencatan senjata berakhir, Israel sudah menghentikan akses seluruh bantuan kemanusiaan seperti makanan, air, dan bahan bakar yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan.

Sumber: UNRWA, Israeli Government
Blokade terhadap seluruh bantuan kemanusiaan Gaza dilakukan Israel sebagai bagian dari skema distribusi baru yang dikendalikan oleh militer. Dalam pertemuan Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), disampaikan bahwa jalur distribusi akan dipusatkan di penyebrangan Kerem Shalom, dengan target 60 truk bantuan per hari. Jumlah ini jauh dibawah bantuan biasanya yang mencapai sekitar 500 truk per hari. Lebih lanjut, teknologi pengenalan wajah akan digunakan untuk memastikan bantuan tidak jatuh ke tangan kelompok bersenjata, dan warga akan menerima peringatan pesan untuk mengetahui waktu dan lokasi pengambilan bantuan.
Reaksi Internasional : Kecaman dan Penolakan
Menanggapi rencana skema distribusi bantuan yang diusulkan Israel, Humanitarian Country Team (HCT) dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa skema tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Rencana ini dinilai sebagai strategi untuk memperkuat kontrol atas bantuan penyelamat hidup dan menggunakannya sebagai alat tekanan terhadap penduduk sipil.
Sekretaris Jenderal PBB dan Koordinator Bantuan Darurat menyatakan bahwa PBB tidak akan mendukung atau ikut serta dalam skema bantuan yang tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan global, yaitu kemanusiaan, ketidakberpihakan, independensi, dan netralitas. Lebih lanjut, HCT menyatakan komitmennya yang akan tetap melanjutkan pengiriman bantuan pokok, seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan, setelah blokade dicabut. Terakhir, HCT juga meminta dukungan internasional untuk membantu mengakhiri krisis kemanusiaan ini.
Jan Egeland, ketua dari Norwegian Refugee Council, juga memberikan kritik terhadap tindakan Israel yang dianggap mencoba memiliterisasi, memanipulasi, dan mempolitisasi bantuan kemanusiaan. Dengan hanya mengizinkan bantuan masuk ke beberapa titik tertentu di wilayah selatan, kebijakan ini berpotensi memaksa penduduk sipil untuk berpindah tempat demi mendapatkan bantuan, yang pada akhirnya menyebabkan kelaparan di kalangan penduduk sipil.
Dalam pernyataan resminya pada 5 Mei 2025, Hamas menyebut rencana Israel untuk mengambil alih penyediaan bantuan sebagai pemerasan politik. Hamas mendukung sikap PBB yang menyatakan tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan menegaskan bahwa Israel bertanggung jawab penuh atas bencana kemanusiaan di Gaza.
Determinasi Hamas dalam Konteks yang Semakin Suram
Di tengah situasi yang sulit, Hamas mencoba untuk menyepakati gencatan senjata, dan sekaligus menggalang dukungan bagi pembukaan jalur bantuan kemanusiaan secara lebih luas. Pada hari Minggu, 11 Mei 2025, Hamas mengumumkan rencananya untuk membebaskan Edan Alexander, tawanan berkewarganegaraan ganda Israel dan Amerika Serikat. Tentara Israel yang pernah dibesarkan di New Jersey, AS tersebut ditangkap pada saa terjadinya serangan Israel tanggal 7 Oktorber 2023.
Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya menarik empati AS, mengingat President Trump akan berada di Timur Tengah pada hari Selasa 11 Mei 2025. Presiden Trump akan mengunjungi Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab dan ini dipandang sebagai momen penting yang dapat berpengaruh terhadap masa depan penduduk di Gaza. Trump sendiri menyambut baik rencana pembebasan Alexander sebagai “a step in good faith” untuk mengakhiri perang dan membawa pulang semua tawanan yang telah ditahan Hamas selama dua tahun.
Penulis : Nazwa
Sumber Gambar Cover : UN News
Referensi :
Al Jazeera. “Hamas Says It Will Release US-Israeli Captive Edan Alexander.” Al Jazeera, May 11, 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/5/11/hamas-says-it-will-release-israeli-american-captive-edan-alexander.
Al Jazeera. “Netanyahu Says Gaza Population to Be Moved in Intensive Israeli Operation.” Al Jazeera, May 5, 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/5/5/israel-plans-conquest-of-gaza-in-expanded-offensive.
Al Jazeera. “Trump Says US Will ‘Take Over’ and ‘Own’ Gaza in Redevelopment Plan.” Al Jazeera, February 5, 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/2/5/trump-says-us-will-take-over-and-own-gaza-in-redevelopment-plan.
Goldenberg, Tia, and Sam Mednick. “Israel Plans to Capture All of Gaza under New Plan, Officials Say.” AP News, May 5, 2025. https://apnews.com/article/israel-palestinians-hamas-war-news-05-05-2025-d22caabfd2cf89e83fe06e649e6438ba.
Lubell, Maayan. “Israel May Seize All Gaza in Expanded Operation, Officials Say.” Reuters, May 5, 2025. https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-cabinet-approves-expansion-gaza-offensive-broadcaster-kan-reports-2025-05-05/.
OCHA. “Statement by the Humanitarian Country Team of the Occupied Palestinian Territory – on Principled Aid Delivery in Gaza | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Occupied Palestinian Territory.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Occupied Palestinian Territory, May 4, 2025. https://www.ochaopt.org/content/statement-humanitarian-country-team-occupied-palestinian-territory-principled-aid-delivery-gaza.
Price, Stepheny, and Yonat Friling. “Trump Says Last Living American Hostage Edan Alexander Will Be Released by Hamas: ‘Coming Home.’” Fox News, May 12, 2025. https://www.foxnews.com/politics/trump-says-last-living-american-hostage-edan-alexander-released-hamas-coming-home.
UN News. “Gazans Face Hunger Crisis as Aid Blockade Nears Two Months.” United Nations News, April 28, 2025. https://news.un.org/en/story/2025/04/1162666.

