Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dan berkomitmen penuh untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMN tersebut. Evaluasi kinerja tahunan merupakan salah satu upaya penting dalam rangka mewujudkan pencapaian rencana pembangunan nasional jangka menengah. Evaluasi ini juga penting untuk merumuskan strategi dan upaya pencapaian tujuan pembangunan yang lebih tepat di tahun-tahun selanjutnya, sehingga target RPJMN terpenuhi sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja sama Pembangunan Internasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki tugas dan fungsi melakukan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan, sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Polugri dan KPI Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Parahyangan Center for Internasional Studies (PACIS), Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023-2024 terkait Dukungan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.
FGD diselenggarakan di Bandung pada tanggal 27 Juni 2024 dan melibatkan akademisi, pelaku usaha, serta lembaga pemerintah (K/L) dalam upaya mendapatkan masukan dan rekomendasi mengenai pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, utamanya terkait pencapaian dan tantangan pada periode tahun 2023. FGD dibuka oleh Direktur Polugri dan KPI Bappenas dan dimoderatori oleh Perencana Ahli Utama, Dit Polugri. Hadir sebagai narasumber adalah Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Diplomasi Ekonomi, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemenlu (BSKLN), Direktur Utama PT Bio Farma dan Direktur Produksi, PT Dirgantara Indonesia, Pakar diplomasi ekonomi dan dosen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran dan Ketua Parahyangan Center for Internasional Studies (PACIS).
Dalam paparannya, Ketua PACIS menyampaikan data-data kinerja diplomasi ekonomi Indonesia sejak periode 2023, beserta output dan outcome yang diwujudkan dari kinerja tersebut. Sejauh ini kebijakan luar negeri dan peran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dipetakan sebagai pendukung utama Prioritas Nasional 7, yaitu memperkuat Stabilitas Politik Hukum Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.
Namun demikian komitmen Kementerian Luar Negeri saat ini juga telah menekankan pada dukungan Kebijakan Luar Negeri pada Prioritas Nasional 1, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan, selain mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 7. Hal ini tercermin dalam pidato tahunan Menteri Luar Negeri yang disampaikan pada awal tahun 2024. Penguatan diplomasi ekonomi telah menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka penguatan perdagangan dan investasi, penguatan penetrasi pasar produk industri strategis Indonesia di luar negeri, serta diplomasi kesehatan dan pendirian Indonesian Aid (2019). Ini sejalan dengan Peta Strategi Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. 11/BA/LA/VI/2022/01 Tahun 2022.
Ketua PACIS merekomendasikan supaya dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya perlu memasukan komitmen Kemenlu dalam mendukung Prioritas Nasional 1 melalui diplomasi ekonomi. Sebagai garda terdepan dalam hubungan luar negeri, Kemenlu telah mengembangkan kebijakan luar negeri yang wholistik baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan.
