Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghadapi kekalahan paling besar dalam kebijakan perdagangannya setelah Pengadilan Banding Federal memutuskan bahwa sebagian besar tarif impor yang diberlakukannya dinyatakan ilegal. Putusan ini bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan juga membawa implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi domestik dan hubungan dagang internasional yang selama ini diguncang oleh langkah-langkah sepihak Trump.
Latar Belakang Kebijakan Tarif Trump
Sejak awal pemerintahannya, Trump menekankan pentingnya “kedaulatan ekonomi” dan menjadikan tarif sebagai senjata utama dalam strategi perdagangan internasionalnya. Ia berulang kali menuding mitra dagang seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, hingga negara-negara kecil di Afrika dan Amerika Selatan sebagai pihak yang merugikan AS melalui praktik perdagangan yang tidak adil.
Pada 2 April lalu, dalam apa yang ia sebut sebagai “Hari Pembebasan” (Liberation Day), Trump mengumumkan tarif dasar 10% terhadap hampir semua negara mitra dagang, serta tarif tambahan hingga 50% bagi beberapa negara tertentu. Langkah ini bahkan menjangkau negara kecil seperti Lesotho hingga wilayah tak berpenghuni yang disebut hanya dihuni oleh koloni penguin. Kebijakan ini diklaim sebagai bentuk perlindungan industri domestik sekaligus upaya memaksa negara lain membuka pasar mereka lebih lebar bagi produk Amerika.
Trump menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977 sebagai dasar hukum, dengan dalih bahwa defisit perdagangan merupakan “darurat nasional.” Namun, langkah ini memicu kritik keras dari para pakar hukum dan ekonomi karena dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang eksekutif.
Putusan Pengadilan Hukum
Dalam putusan dengan suara 7 : 4, Pengadilan Banding menolak justifikasi Trump. Menurut hakim, meski IEEPA memang memberikan wewenang luas kepada Presiden untuk mengatur transaksi internasional dalam situasi darurat, undang-undang tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk memberi kekuasaan tak terbatas dalam menetapkan tarif.
“Konstitusi Amerika secara tegas memberikan kewenangan untuk mengenakan pajak dan tarif hanya kepada Kongres,” tulis pengadilan dalam putusannya. Dengan demikian, tindakan Trump dianggap “tidak memiliki batasan ruang lingkup, jumlah, maupun durasi,” dan melampaui batas yang diatur dalam hukum.
Implikasi Ekonomi dan Politik
Sebelum adanya intervensi pengadilan, tarif Trump diperkirakan akan memengaruhi 69% dari total impor barang AS. Dengan adanya pembatalan, dampaknya hanya menyentuh sekitar 16%. Meski begitu, ketidakpastian ini sudah cukup mengguncang pasar global, menimbulkan fluktuasi harga, serta memperburuk sentimen investor internasional yang sejak April dilanda kebingungan atas arah kebijakan ekonomi Amerika.
Pemerintah AS sendiri mengingatkan bahwa pencabutan tarif dapat memukul keuangan negara. Hingga Juli, penerimaan tarif mencapai USD 159 miliar, dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Departemen Kehakiman bahkan memperingatkan bahwa pembatalan tarif dapat menimbulkan “kehancuran finansial” bagi AS.
Tarif yang Dibatalkan dan yang Bertahan
Tarif yang diputuskan ilegal mencakup “tarif timbal balik” yang diumumkan pada April, serta tarif khusus terhadap Kanada, Meksiko, dan Tiongkok yang dikaitkan Trump dengan isu perdagangan narkotika fentanyl. Semua tarif ini dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah. Namun, tidak semua strategi perdagangan Trump kandas. Tarif sektoral untuk baja dan aluminium, yang dikenal dengan Section 232 tariffs, tetap aman karena menggunakan dasar hukum berbeda yang lebih sulit digugat di pengadilan. Bahkan, pemerintah baru-baru ini memperluas cakupan tarif ini hingga mencakup lebih dari 400 kategori produk tambahan. Tarif jenis ini dipandang sebagai “pilar utama” strategi perdagangan Trump yang kemungkinan besar akan tetap bertahan hingga pemerintahan berikutnya. Selain itu, Trump juga telah menghapus batas bebas bea untuk impor bernilai di bawah USD 800. Kebijakan ini menambah beban bagi pelaku usaha kecil-menengah Amerika, namun tetap aman dari intervensi pengadilan.
Reaksi Trump dan Prospek Ke Depan
Trump merespons putusan ini dengan nada marah, menyebut pengadilan sebagai “partisan” dan memperingatkan bahwa jika keputusan ini dibiarkan, Amerika Serikat akan menghadapi “kehancuran total.” Ia bertekad mengajukan banding ke Mahkamah Agung, yang saat ini mayoritas anggotanya berasal dari kalangan konservatif dan berpotensi memberi putusan berbeda.
Namun, jika Mahkamah Agung tetap menolak tarif berbasis IEEPA, ruang manuver Trump akan jauh menyempit. Ia masih bisa menggunakan Trade Act of 1974, tetapi undang-undang itu hanya memperbolehkan tarif maksimal 15% dan berlaku sementara selama 150 hari, kecuali ada perpanjangan dari Kongres.
Hal ini menunjukkan bahwa strategi unilateral Trump dalam menggunakan tarif sebagai senjata diplomasi ekonomi kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia berhasil menekan negara lain untuk bernegosiasi ulang perjanjian dagang. Namun di sisi lain, langkah agresifnya telah menimbulkan ketidakpastian besar yang merugikan tidak hanya Amerika, tetapi juga perekonomian global secara keseluruhan.
Penulis: Nazwa
Referensi :
Bogage, Jacob, and Emily Davies. “Ruling on Trump’s Tariffs Is a Major Setback for the White House.” The Washington Post, August 30, 2025. https://www.washingtonpost.com/politics/2025/08/30/trump-tariff-policy-in-jeopardy/
Gabbatt, Adam, and Dominic Rushe. “Here’s What to Know about the Court Ruling Striking down Trump’s Tariffs,” The Guardian. The Guardian, August 30, 2025. https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/30/trump-tariffs-explainer.
Knauth, Dietrich, Nate Raymond, and Tom Hals. “Most Trump Tariffs Are Not Legal, US Appeals Court Rules.” Reuters, August 30, 2025. https://www.reuters.com/legal/government/most-trump-tariffs-are-not-legal-us-appeals-court-rules-2025-08-30/.
Kopack, Steve, and Rob Wile. “Trump’s Tariff Push Overstepped Presidential Powers, Appeals Court Says.” NBC News, August 29, 2025. https://www.nbcnews.com/business/business-news/trump-tariffs-lawsuit-appeals-court-ruling-what-to-know-rcna223915.
