Kebijakan Luar Negeri (KLN) merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan penerjemahannya secara tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk mengukur capaian dari kebijakan luar negeri dalam mendukung prioritas nasional, Direktorat Politik dan Luar Negeri dan Kerja sama Pembangunan Internasional (Polugri dan KPI) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan diskusi terbatas guna memperoleh masukan dan rekomendasi mengenai pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia pada 21 September 2024 di Bandung.
Dalam kegiatan FGD tersebut fokus pembahasan adalah evaluasi capaian dan hambatan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Perundingan Perbatasan Negara. Diharapkan dalam diskusi tersebut dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat untuk Rencana Kerja Pemerintah di tahun-tahun selanjutnya.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut adalah Bapak Denny Abdi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam, Bapak Judha Nugraha, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan Bapak Andreano Erwin, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri. Dari kalangan akademisi, hadir sebagai narasumber Bapak Andrias Darmayadi, Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia dan Yulius Purwadi Hermawan, Ketua Parahyangan Center for Internasional Studies (PACIS), Universitas Katolik Parahyangan.
Kegiatan diskusi terbatas tersebut dibuka oleh Bapak Hendra Wahanu Prabandani, Direktur, Dit. Polugri KPI, Bappenas dan dimoderatori Bapak Wisnu Utomo, Perencana Ahli Utama, Dit.Polugri KPI, Bappenas.
Baik perlindungan WNI dan perundingan perbatasan negara merupakan agenda yang tidak mudah karena menghadapi tantangan-tantangan yang sering kali di luar kontrol negara Indonesia.
Dinamika geopolitik dan perubahan politik di negara-negara konflik berpengaruh terhadap peningkatan kasus yang membuat pemerintah harus selalu siap melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang tinggal di berbagai negara. Lalu lintas mobilitas WNI yang cepat dan tidak terkontrol, termasuk banyaknya illegal entry oleh WNI menjadi tantangan yang sulit dalam perlindungan WNI. Perkembangan teknologi digital telah mendorong sejumlah oknum mengembangkan online scam dan judi online, di mana WNI ikut terlibat. Tantangan lain adalah kesiapan dan perilaku WNI di luar negeri yang dapat menimbulkan masalah hukum di negara-negara di mana mereka tinggal dan bekerja.
Demikian pula, agenda perundingan batas wilayah Indonesia dengan 10 negara tetangga menghadapi banyak hambatan teknis, substantif dan hukum. Penyelesaian negosiasi perbatasan wilayah sangat tergantung good political will dari negara-negara tetangga dan memerlukan kehati-hatian dalam prosesnya supaya Indonesia tidak dirugikan oleh kesepakatan yang dihasilkan. Perundingan perbatasan seperti sebuah pertandingan maraton yang panjang dan menyerap energi dari para negosiator.
Praktik baik dari negosiasi Indonesia dan Vietnam membutuhkan diplomasi total dengan mengeksplorasi potensi-potensi kerja sama di antara kedua belah pihak dan didukung oleh kesamaan latar belakang sejarah dan cara pandang di antara Indonesia dan Vietnam. Kesepakatan yang telah dicapai membuka peluang besar untuk pengembangan industri perikanan dan kelautan secara optimal baik untuk nelayan-nelayan Indonesia maupun Vietnam.
