Ketua Parahyangan Center for International Studies (PACIS) berkesempatan untuk memberikan masukannya terhadap rancangan dokumen Grand Design Strategi Kebijakan Indonesia di Pasifik/Pacific Elevation (GDSKPE) dan Peta Jalan Penguaatan Kemitraan Pembangunan antara Indonesia dan Pasifik dalam kegiatan diskusi Pembahasan Harmonisasi Naskah Peta Jalan Kerja Sama Kemitraan Pembangunan antara Indonesia dan Pasifik dengan GDSKPE yang diselenggarakan oleh Direktorat Pasifik-Oseania dan Pusat Kajian Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri pada 24 Juli 2025 di Yogyakarta.
Dalam paparannya, Yulius P Hermawan, Ketua PACIS Unpar menyampaikan hasil asesmen terhadap isi draft Peta Jalan, GDSKPE dan Naskah Pendamping GDSKPE. Peta Jalan dan GDSKPE merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi acuan dalam mewujudkan visi Pacific Elevation yang pernah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada kegiatan Pacific Exposition di Auckland, Selandia Baru pada 11-14 Juli 2019. Kedua dokumen utama tersebut juga menjadi semakin penting sebagai tindak lanjut dari Bali Message yang pernah disampaikan Indonesia pada Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) di Bali pada 7-8 Desember 2022.
GDSKPE berisikan arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah strategis, serta program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi Pacific Elevation. Skema kolaborasi di antara berbagai pihak dalam melaksanakan program-program prioritas juga tertuang dalam dokumen GDSKPE. GDSKPE akan menjadi pegangan para pemangku kepentingan Indonesia dalam mewujudkan visi Pacific Elevation.
Peta Jalan bersifat lebih spesifik sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pada IPFD di Bali. Dokumen Peta Jalan mencerminkan sejumlah bidang Kerjasama kemitraan Pembangunan yang diinisiasi oleh Indonesia untuk mendukung negara-negara Pasifik Selatan dalam mencapai kesejahteraan bersama, sebagaimana menjadi tema IPFD di Bali tersebut.
Ketua PACIS mengusulkan pentingnya kedua dokumen untuk saling melengkapi satu sama lain. Ketua PACIS menunjukkan sejumlah rencana aksi yang ada dalam naskah Peta Jalan, belum dimasukan dalam draft Dokumen GDSKPE. Demikian juga, sejumlah strategi, langkah strategis dan program prioritas yang telah dituangkan dalam GDSKPE perlu tercermin dalam naskah Peta Jalan, terutama yang menekankan bidang-bidang kerjasama kemitraan pembangunan yang sejalan dengan the 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent.
The 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent diadopsi oleh Pacific Island Forum (PIF) pada bulan Juli 2022. Dokumen ini berisikan rencana jangka panjang yang menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama regional dan Pembangunan di Kawasan Pasifik. Visi strategis tersebut mencakup tujuh area tematik termasuk kepemimpinan politik, Pembangunan yang berpusat pada manusia, perdamaian dan keamanan, Pembangunan sumber-sumber dan ekonomi, perubahan iklim, samudera dan lingkungan hidup, dan teknologi dan konektivitas.
Sumber: https://forumsec.org/2050
Mengingat dokumen tersebut mencerminkan kepentingan strategis negara-negara di Pasifik, pemerintah Indonesia perlu mengacu pada bidang-bidang kerjasama yang telah ditekankan dalam dokumen tersebut. Kesesuaian bidang kerjasama tersebut dapat menunjukkan bahwa baik Peta Jalan dan GDSKPE benar-benar berorientasi pada kepentingan negara-negara di Pasifik.
Kegiatan diskusi yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri tersebut telah menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk mempererat hubungannya dengan negara-negara di Pasifik Selatan.
Kawasan Pasifik Oseania memiliki arti penting bagi Indonesia. Indonesia melihat kawasan ini sebagai halaman depan Indonesia di pintu Timur. Terdapat persamaan identitas kultural yang kuat di antara bangsa-bangsa di Kawasan Pasifik Selatan dengan bangsa Indonesia. Negara-negara Kawasan Pasifik Selatan juga memiliki potensi yang cukup besar yang dapat menjadi modalitas penguatan hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik. Sekalipun terdapat potensi, negara-negara di Kawasan Pasifik tersebut menghadapi ancaman yang cukup serius, seperti perubahan iklim, yang perlu diatasi bersama-sama.
Sekalipun penting, kawasan ini telah cenderung terabaikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Penyelenggaraan Pacific Exposition di Auckland menandai wujud komitmen Indonesia untuk lebih dekat dengan negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan. Penyelenggaran Pacific Exposition pertama di Auckland, Selandia Baru, pada 11-14 Juli 2019. Pameran tersebut diinisiasi oleh Indonesia dengan bekerjasama dengan pemerintah Selandia Baru dan Australia. Tujuannya adalah untuk memperkuat kolaborasi dalam perdagangan, pariwisata dan investasi di antara bangsa-bangsa di Kawasan Pasifik Selatan. 20 negara berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Pidato Menteri Luar Negeri Indonesia pada Pacific Exposition di Auckland Selandia Baru, 11 Juli 2019 merupakan momentum penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait hubungannya dengan negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan. Dalam pidato tersebut, Menteri Luar Negeri menyatakan “This is a new era of Pacific partnership. A ‘Pacific Elevation’.”
Penyelenggaraan IPFD di Bali menjadi langkah strategis untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan visi Pacific Elevation, yang disampaikan pada Pacific Exposition tersebut. Forum tersebut menyepakati dokumen Bali Message on Development Cooperation in the Pacific. Indonesia dan negara-negara Pasifik berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dan kerjasama pembangunan. Bali Message juga menyepakati sejumlah bidang kerjasama yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Bali Message juga menyoroti pentingnya tindakan-tindakan kongkrit.
Pemerintah Indonesia selama ini telah melaksanakan sejumlah program kerjasama pembangunan di berbagai bidang. Kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai Kementerian dan lembaga, serta mendapatkan dukungan pendanaan dari Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Indonesia (LDKPI). Kerjasama pembangunan tersebut telah mempererat hubungan kultural Indonesia dan negara-negara di Pasifik, dan memperkuat citra positif Indonesia di mata negara-negara tersebut.
Pada tahun 2024, Tim Kajian Pacific Elevation PACIS Unpar bekerja sama dengan Tim Kajian HI Universitas Indonesia dalam mendukung Pusat Kajian Strategi Kebijakan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menyusun naskah pendamping GDSKPE. Naskah tersebut direncanakan akan membantu masyarakat luas memahami strategi kebijakan Indonesia terhadap negara-negara tetangga dekatnya di kawasan Pasifik Selatan.
Penulis: YP Hermawan
