Pada Jumat, 22 Agustus 2025, Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri Indonesia menyelenggarakan kegiatan Jaring Masukan Kebijakan Luar Negeri “Posisi Indonesia pada UN80 Initiative” di Ruang Pertemuan FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpar dan Parahyangan Center for International Studies (PACIS) tersebut dimaksudkan untuk menghimpun masukan dan merumuskan strategi kebijakan Indonesia terhadap UN80 Initiative, yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Erico Guterres pada bulan Maret 2025.
Secara khusus, kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas dampak dari Inisiatif UN80 terhadap reformasi sistem multilateral secara keseluruhan, menghimpun masukan terhadap posisi Indonesia pada 3 (tiga) workstream UN80 dan menyusun posisi Indonesia pada UN80 Initiative.
Hadir dalam pertemuan tersebut sekitar 30 orang yang berasal dari perwakilan unit- unit di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI, akademisi, dan lembaga penelitian. Ketua dan anggota PACIS hadir dalam kegiatan tersebut dan terlibat aktif baik sebagai narasumber maupun pembahas.
Pembahasan inisiatif reformasi PBB ini dilaksanakan dalam konteks krusial menjelang peringatan 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 24 Oktober 2025. Peringatan delapan dekade PBB bukan sekadar moment reflektif seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat peran PBB dalam menjalankan mandat-mandatnya.
Sebagai respons atas krisis kepercayaan, stagnasi kelembagaan, dan persoalan finansial yang menjerat PBB, Sekretaris Jenderal António Guterres meluncurkan UN80 Initiative pada Maret 2025. Inisiatif ini dinilai sebagai upaya paling komprehensif dalam beberapa dekade terakhir untuk merombak mekanisme kerja PBB, sekaligus mengembalikan organisasi pada mandat utamanya sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB.
Secara garis besar, UN80 Initiative berfokus pada tiga workstream:
- Improving Internal Efficiency – efisiensi birokrasi dan pengelolaan sumber daya melalui digitalisasi, pemanfaatan AI, hingga relokasi staf ke lokasi berbiaya rendah.
- Mandate Implementation Review – evaluasi menyeluruh atas mandat-mandat PBB, mengingat sebagian besar mandat tidak memiliki klausul tinjauan dan seringkali tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.
- Structural Changes and Programme Realignment – restrukturisasi lembaga dan program PBB ke dalam tujuh klaster besar, termasuk rencana penggabungan badan-badan yang tumpang tindih untuk meningkatkan efektivitas.
Kegiatan jaringan masukan kebijakan luar negeri dibuka oleh Bapak Tri Aryadi, Plt. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral BSKLN Kemenlu dan dimoderatori oleh Bapak Freddy Panggabean, Diplomat Madya PSKM BSKLN Kemenlu. Tiga narasumber menyampaikan pandangannya tentang UN80 Initiative di Workstream I, II dan III dan masukan atas posisi Indonesia. Ketiga narasumber tersebut adalah Bapak Caka Alverdi Awal (Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kemlu RI), Bapak Aknolt Kristian Pakpahan (Ketua Program Magister Hubungan Internasional Unpar dan peneliti PACIS, dan Yulius Purwadi Hermawan, Ketua PACIS Unpar. Ketiganya melihat urgensi dari inisiatif reformasi PBB yang diusulkan oleh Sekjen PBB tersebut, dan memaparkan beberapa alternatif posisi Indonesia dalam merespon inisiatif tersebut.
Dua penanggap yaitu: Bapak Indra Rosandry, (Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI ) dan Ibu Diana (Diplomat Senior pada Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika, BSKLN Kemenlu RI) berbagi pandangannya terkait dengan UN80 Initiative dan posisi Indonesia menyikapi usulan tersebut. Keduanya melihat pentingnya reformasi PBB dengan penekanan pada pentingnya penegakan hukum internasional dan perumusan posisi yang dapat memberi ruang bagi Indonesia untuk berperan secara aktif dalam badan-badan PBB.
Dua peneliti PACIS, Bapak I Nyoman Sudira dan Ibu Sylvia Yazid ikut memberikan masukan terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan narasumber dan kedua penanggap. Keduanya melihat kemungkinan peluang yang dapat diambil untuk membuat reformasi PBB betul-betul dapat direalisasikan.
Hadir juga dalam kegiatan jaringan masukan Kebijakan luar negeri, Stanislaus Risadi Apresian (Deputi Dekan II Bidang Sumber Daya FISIP Unpar), Albert Triwibowo (Kaprodi Hubungan Internasional) dan anggota-anggota PACIS: idil Syawfi, Ignasius Adhi Bhaskara, Gracelia Yoshanti dan Yuliana Maria Mediatrix.
