“Pemerintah Indonesia sebaiknya menghentikan narasinya terkait kesiapan Indonesia menampung warga Palestina yang sakit di Pulau Galang. Di media-media internasional, terbangun kesan bahwa posisi Indonesia sangatlah lunak terhadap Israel dan Amerika Serikat. Narasi ini juga menyulitkan posisi negara-negara Arab yang mati-matian telah menolak ide relokasi warga Gaza dan kontrol Israel penuh atas wilayah Gaza.”
Rencana Indonesia untuk menampung warga Palestina yang menjadi korban agresi Israrel di Pulau Galang mendapatkan kritik keras dari para pakar, aktivis Hak Asasi Manusia dan pemimpin-pemimpin organisasi Islam di Indonesia. Sekalipun dibungkus dengan alasan kemanusiaan dan hanya akan dilakukan jika mendapatkan persetujuan dari Otoritas Palestina dan negara-negara tetangganya di Timur Tengah, banyak pihak mengkhawatirkan bahwa gagasan kemanusiaan Indonesia tersebut justru menguntungkan Israel dan mengindikasikan bahwa Langkah Indonesia seirama dengan inisiatif Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk merelokasi warga Gaza.
Sekalipun alasan dibalik rencana pemerintah Indonesia terlihat sangat manusiawi, kekhawatiran bahwa warga Palestina tidak akan diijinkan kembali ke wilayahnya jika sudah sembuh sangatlah masuk akal. Pengalaman menunjukkan bahwa sejak peristiwa pengungsian lebih dari 800 ribu warga Palestina (Nakba) pada 15 Mei 1948, tidak ada pengungsi Palestina diijinkan memasuki wilayah Palestina kembali. UNRW mencatat bahwa lebih dari 5,3 juta pengungsi Palestina kini hidup terkatung-katung di tengah konflik yang tidak jelas ujungnya.
Gagasan Indonesia pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo sendiri pada kesempatan kunjungannya ke negara-negera di Timur Tengah dan Turki pada 9 April 2025. Dalam pernyataannya Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk segera melakukan pembicaraan dengan pihak Palestina dan pihak-pihak lain yang terkait (Reuter, 8 April 2025; Strait Times, 9 April 2025; Arab News, 9 April 2025; Time of Israel, 9 April 2025).
Dalam Rapat Kabinet tanggal 7 Agustus 2025, secara khusus Presiden Prabowo memberikan arahan untuk menyiapkan Pulau galang menampung 2000 warga Gaza yang terluka untuk mendapatkan perawatan. Arahan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Kantor Kepresidenan Hasnan Hasbi kepada insan pers.
Pada hari yang sama (7 Agustus 2025), Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa upaya persiapan pulau Galang untuk menampung warga Gaza yang luka terus dimatangkan. Menlu menyampaikan bahwa dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan otoritas Palestina, Palestina mengijinkan warganya dirawat di Indonesia. Sementara ijin dari negara-negara tetangga Palestina masih dalam proses pembicaraan.
Mengapa Indonesia bersikukuh menampung warga Gaza?
Media cetak, media elektronik dan media sosial di Indonesia dipenuhi dengan kecaman terhadap rencana pemerintah Indonesia tersebut. Berbagai spekulasi bermunculan menanggapi inisiatif Indonesia yang didasarkan atas nama kemanusiaan.
Sebagian spekulasi menyebut bahwa usulan Indonesia tersebut dimanfaatkan untuk mendukung negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Dicurigai bahwa turunnya tarif impor produk Indonesia hingga 19 persen diberikan karena janji Indonesia untuk menampung warga Palestina di Indonesia.
Spekulasi lain menyebut bahwa rencana ini dimunculkan untuk memuluskan jalan Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Untuk menjadi anggota OECD, calon anggota harus mendapatkan dukungan dari seluruh anggota OECD. Keputusan keanggotaan baru didasarkan atas prinsip unanimous agreement (konsensus). Israel merupakan salah satu dari 38 anggota OECD. Israel bergabung di tahun 2010 sebagai anggota ke-33.
Pembicaraan dengan Israel disebut sebagai bagian dari upaya mendapatkan hati dari Israel untuk bisa menerima Indonesia sebagai anggota OECD. Spekulasi ini juga bukan tanpa dasar. Telah beredar rumor sebelumnya bahwa Indonesia telah melakukan pembicaraan dengan Israel di tahun 2024 menyangkut dukungan Israel bagi Indonesia menjadi anggota OECD. Hubungan diplomatik dengan Israel menjadi prasyarat bagi dukungan Israel untuk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pernah menyatakan di publik bahwa Indonesia akan mengakui Israel dengan syarat bahwa Israel mengakui kedaulatan Palestina. Pernyataan ini seolah mengisyaratkan bahwa perundingan dengan Israel di tahun 2024 pernah terjadi, sehingga Presiden sendiri harus menyampaikan pernyataan tegasnya. Isyarat ini seolah membenarkan bahwa Indonesia perlu menunjukkan gesture bersahabat terhadap Israel dalam isu penampungan warga Palestina di Gaza.
Spekulasi liar bahkan menyebut bahwa Indonesia mendapakan sejumlah insentif yang dijanjikan Amerika Serikat dan Israel jika mau menampung warga Gaza di Indonesia. Spekulasi ini bukan tanpa dasar.
Sebuah website internasional, AXIOS (18 Juli 2025), menuliskan analisanya tentang kolaborasi Israel dan Amerika Serikat untuk mengeluarkan warga Palestina dari Gaza. Disebutkan bahwa agen rahasia Israel, Mossad, yang dipimpin David Barnea telah bertemu dengan pejabat Washington, Steve Witkoff untuk menyampaikan pembicaraannya dengan Ethiopia, Indonesia dan Libya di bulan Juli 2025. Disebutkan dalam pembicaraan tersebut, disampaikan bahwa ketiga negara tersebut bersikap terbuka untuk menampung jumlah besar warga Gaza. Barnea mengusulkan supaya AS memberikan insentif kepada ketiga negara tersebut.
Dalam tulisan tersebut juga disebutkan bahwa pejabat senior Israel menyatakan transfer warga Palestina bersifat voluntary and not forced dan Israel berkomitmen untuk mengijinkan warga Palestina untuk kembali ke Gaza setiap waktu. Komitmen ini disampaikan untuk membangun pemahaman dengan ketiga negara tersebut.
Spekulasi tersebut mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun alasan kemanusiaan sebagai dasar inisiatif Indonesia untuk menampung warga Palestina tampaknya tidak mudah dicerna oleh masyarakat Indonesia dan dunia internasional.
Narasi Menampung Korban Gaza Mematangkan Jalan bagi Ide Relokasi
Terdapat argumentasi kuat bahwa Indonesia harus segera menghentikan narasi tentang kesiapan menerima warga Gaza di Pulau Galang. Alih-alih bahwa Indonesia sedang melakukan persiapan teknis, sementara menunggu persetujuan dari otoritas Palestina dan negara-negara tetangganya, Indonesia harus mendeklarasikan tekanan yang lebih kuat untuk menentang agenda relokasi warga Gaza ke luar negeri.
Gagasan agenda relokasi telah mendapatkan penentangan yang sangat luas di masyarakat internasional. Dalam konteks inilah, Israel dan Amerika Serikat harus bermanuver untuk mencari pintu masuk yang menjadi tanda dukungan bagi gagasan kontroversial tersebut.
Pemberitaan internasional tentang sikap Indonesia yang positif menampung warga Palestina sudah tersebar di berbagai media internasional. Berita ini memberi legitimasi bagi Israel dan Amerika Serikat untuk melanjutkan gagasan relokasi warga Gaza.
“Pemberitaan internasional tentang sikap Indonesia yang positif …. memberi legitimasi bagi Israel dan Amerika Serikat untuk melanjutkan gagasan relokasi warga Gaza.”
Indonesia disebut sebagai satu dari lima negara yang didekati oleh Amerika Serikat dan Israel untuk menyediakan tempat bagi warga Gaza. Dari lima negara tersebut, Indonesia merupakan salah satu dari dua yang tertarik dengan gagasan tersebut.
The Time of Israel misalnya menurunkan berita dengan judul “Israel said in talks with Indonesia, Libya, 3 more countries about taking in Gazans.” Di bawah judul besar tersebut dituliskan catatan “Somaliland, Uganda and South Sudan also reportedly in discussions, with diplomatic source telling Channel 12 Indonesia and Somaliland are particularly interested.”dan memberikan catatan khusus bahwa Somaliland dan Indonesia secara khusus tertarik dalam pembicaraan tersebut.
Dukungan ini tentu saja sangat penting bagi Israel untuk merealisasikan gagasan tentang relokasi, terlepas dari alasan Indonesia yang lebih menekankan pada perawatan bagi warga yang terluka.
BBC News Indonesia (11 Agustus 2025) menurunkan berita dengan judul yang sarkastik: “Pemerintah hendak tampung 2.000 warga Gaza di Pulau Galang – Apakah Indonesia bantu Israel mengosongkan Gaza?” BBC mengutip pandangan dari Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional.
Peran Indonesia yang selalu mengklaim negara pendukung kemerdekaan Palestina dipertanyakan. Seperti juga sebagian besar warga Indonesia, komunitas internasional mempertanyakan posisi Indonesia yang diklaim Israel sebagai negara mitra potensial untuk menampung warga Gaza.
Yang sedang terjadi di media internasional adalah perang propaganda dan konter-propaganda untuk memuluskan jalan bagi ide relokasi warga Gaza dan kemudian kontrol Israel secara penuh atas wilayah tersebut.
Sikap Indonesia yang seolah terbuka menjadi objek empuk bagi narasi besar agenda relokasi tersebut. Terlepas benar atau tidaknya isi berita, citra Indonesia menjadi negatif di mata masyarakat internasional.
Mengkambing-hitamkan Negara-negara Tetangga Palestina
Prekondisi yang diajukan Indonesia untuk menampung warga Palestina di Gaza juga dapat menimbulkan kesan negatif bagi negara-negara Arab yang mendukung Palestina, terutama Mesir dan Yordania. Selain ijin dari otoritas Palestina, Indonesia memprasyaratkan negara-negara tetangga Palestina juga memberikan ijin bagi dibawanya warga Gaza ke Indonesia. Prasyarat ini bisa sekedar bersifat teknis maupun substantif. Secara teknis, Indonesia memerlukan jalur yang aman untuk membawa keluar warga Gaza sebelum diterbangkan ke Indonesia. Dengan diberikan ijin, negara-negara tetangga diharapkan dapat memfasilitasi proses evakuasi warga Gaza.
Secara substantif, Indonesia memerlukan dukungan atas inisiatifnya yang didasarkan pertimbangan kemanusiaan tersebut.
Sejak awal posisi Mesir, negara terdekat Palestina, telah menentang gagasan relokasi yang diusulkan Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu (Middleeast Monitor, 6 Februari 2025). Mesir menegaskan bahwa pembangunan kembali Gaza harus dilakukan tanpa merelokasi warga Palestina. Warga Palestina tetap tinggal di Gaza selama rencana rekonstruksi dilakukan dalam lima tahun (Strait Arrow News, 14 February 2025).
Yordania juga berposisi yang sama menentang gagasan relokasi dua juta warga Palestina ke negara-negara sekitarnya. Raja Abdullah II menyampaikan penolakan tegasnya secara langsung kepada Presiden Trump di Gedung Putih Washington. Pemimpin Yordania tersebut bahkan menyebutkan bahwa negara-negara Arab bersatu dalam menentang rencana Presiden AS untuk mengambil alih Gaza dan memindahkan penduduk Palestina (Qod Internasional News Agency, 12 Februari 2025).
Dari kedua negara tersebut, barangkali Yordania yang akan memahami niat baik Indonesia untuk membawa pengungsi Palestina yang sakit ke Indonesia. Tetapi mengingat posisi Yordania yang sangat menentang terhadap ide relokasi, ijin dari Yordania mungkin tidak akan mudah didapatkan.
Jika negara-negara tetangga Palestina, termasuk negara-negara Arab pada umumnya, menerima inisiatif Indonesia, kekhawatiran akan muncul terkait komitmen Israel untuk menerima kembali warga Palestina untuk kembali ke Gaza. Dalam situasi ketidakpastian terkait jaminan bagi pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayahnya, posisi yang terbaik adalah menentang relokasi warga Palestina dengan dalih apapun.
“Dalam situasi ketidakpastian terkait jaminan bagi pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayahnya, posisi yang terbaik adalah menentang relokasi warga Palestina dengan dalih apapun.”
Penolakan seperti ini bisa memunculkan kesan bahwa negara-negara Arab tidak memiliki empati kemanusiaan. Persuasi Indonesia dikhawatirkan justru akan memunculkan kesan tersebut.
Sketisisme terhadap Penyangkalan Berita Media Internasional
Sejauh ini media-media internasional telah memberitakan penyangkalan Somaliland, Sudah Selatan dan Indonesia yang disebut oleh Israel sedang dalam proses pembicaraan untuk menampung warga Gaza. Pada tanggal 12 Agustus 2025, Somaliland telah menyangkal berita terkait pembicaraan dengan Israel (WaryaTV, 12 Agustus 2025). Somaliland tidak akan menyepakati untuk menampung pengungsi Palestina dengan imbal balik pengakuan Amerika Serikat dan dunia internasional terhadap keberadaannya sebagai negara merdeka.
Pada tanggal 13 Agustus 2025, South Sudan menyangkal telah melakukan pembicaraan dengan Israel terkait penampungan pengungsi Palestina di negara konflik tersebut (Aljazeera, 13 Agustus 2025).
Pada tanggal 14 Agustus 2025, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menyangkal telah terjadi pembicaraan dengan Israel. Indonesia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan tidak melanggar kesepakatan internasional dan mengabaikan kondisi politik yang sedang berkembang (Kompas, 14 Agustus 2025).
Indonesia berulang-ulang telah mengutuk perilaku Israel di Gaza dan menentang ide relokasi warga Palestina di Gaza secara terbuka.
Namun, penyangkalan Indonesia dan penentangan terhadap gagasan relokasi tetap memunculkan pertanyaan, sementara upaya persiapan penampungan warga Palestina di Pulau Galang terus dilakukan. Persiapan Indonesia mendapat pemberitaan luas di media nasional maupun internasional. Terdapat kesan bahwa berita tentang persiapan penampunan di Pulau Galang dengan fasilitas kesehatan yang memadai tersebut tentu saja membawa kabar baik untuk Israel dan Amerika Serikat. Indonesia akan tetap dilihat sebagai mitra potensial bagi agenda besar terselubung kedua negara tersebut.
“… berita tentang persiapan Pulau Galang sebagai tempat penampungan sementara dengan fasilitas kesehatan yang memadai tersebut tentu saja membawa kabar baik untuk Israel dan Amerika Serikat.”
Agenda Paling Mendesak
Di tengah situasi yang sulit, agenda paling mendesak adalah memastikan bangsa Palestina di Gaza tetap mendapatkan pasokan makanan bergizi yang memadai. Rumah Sakit Indonesia dan rumah sakit-rumah sakit yang lain di Gaza harus tetap bisa beroperasi dalam merawat pasien-pasien yang sakit. Untuk itu tekanan internasional harus terus dilakukan kepada Israel supaya memberikan jaminan bagi ketersediaan pangan dan akses bagi berlangsungnya perawatan kesehatan.
Sekalipun situasinya sangat sulit, Indonesia harus menjadi bagian dari kekuatan internasional untuk menentang agenda relokasi warga Palestina dan kontrol Israel dan AS secara penuh atas wilayah Palestina. Harus ditutup segala celah sekecil apapun untuk memberikan jalan bagi gagasan yang akan mengantar pada bencana kemanusiaan dan kejahatan perang tersebut.
“Harus ditutup segala celah sekecil apapun untuk memberikan jalan bagi gagasan yang akan mengantar pada bencana kemanusiaan dan kejahatan perang tersebut.”
Referensi:
The Time of Israel (13 Agustus 2025). “Israel said in talks with Indonesia, Libya, 3 more countries about taking in Gazans” https://www.timesofisrael.com/israel-said-in-talks-with-indonesia-libya-3-more-countries-about-taking-in-gazans/
Indonesia ready to shelter Palestinians impacted by war in Gaza. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-ready-to-shelter-palestinians-impacted-by-war-in-gaza.
Indonesia president says ready to temporarily shelter Gazans, https://www.arabnews.com/node/2596391/world.
Time of Israel, 9 April 2025. Indonesia willing to temporarily house 1,000 refugees from Gaza
BBC News Indonesia. “Pemerintah hendak tampung 2.000 warga Gaza di Pulau Galang – Apakah Indonesia bantu Israel mengosongkan Gaza?” https://www.bbc.com/indonesia/articles/cdrk3vkepeno
Egypt rejects any ‘proposal’ to relocate Palestinians, calls for rebuilding Gaza
Jordan’s king rejects Trump plan to relocate Palestinians, https://qodsna.com/en/400421/Jordan’s-king-rejects-Trump-plan-to-relocate-Palestinians
Kompas, 14 Agustus 2025. “Kemlu nyatakan bahwa RI tidak ada pembicaraan dengan Israel” https://www.kompas.id/artikel/indonesia-tegaskan-tidak-ada-pembicaraan-dengan-israel-terkait-pemindahan-warga-gaza
Aljazeera (13 Agustus 2025). South Sudan denies Israel talks over forced transfer of Palestinians https://www.aljazeera.com/news/2025/8/13/israel-south-sudan-in-talks-over-forced-transfer-of-palestinians-report
https://www.jpost.com/israel-news/article-864135
Axios (18 Juli 2025). “Scoop: Israel seeks U.S. help on deals to move Palestinians out of Gaza” https://www.axios.com/2025/07/18/israel-send-palestinians-gaza-indonesia-ethiopia
Strait Arrow News (14 Februari 2025). Egypt pushing 5-year plan to rebuild Gaza without relocating Palestinians.” https://san.com/cc/egypt-pushing-5-year-plan-to-rebuild-gaza-without-relocating-palestinians/
