Kawasan Pasifik memiliki potensi yang cukup besar baik di bidang ekonomi maupun politik keamanan, pembangunan manusia, regionalisme dan konektivitas dan teknologi. Namun demikian, perhatian Indonesia untuk mengoptimalisasikan potensi tersebut masih dipandang belum optimal.
Pada tanggal 19 September 2024, Tim Kajian Pacific Elevation Parahyangan Center for International Studies (PACIS) memaparkan outline buku pendamping Grand Design Strategi Kebijakan di Kawasan Pasifik (GDSKPE) atau yang dikenal dengan Pacific Elevation pada kegiatan kick off reviu Kebijakan Kemitraan Penyusunan Naskah Publik/Buku Pendamping Rancangan Peraturan Presiden Tentang Grand Desain Strategi Kebijakan Indonesia di Kawasan Pasifik (Pacific Elevation di Kantin Diplomasi, Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri dan dimoderatori oleh Ibu Diana E.S Sutikno, Diplomat Ahli Madya Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Dalam sambutannya Bapak Dr Yayan Mulyana menyampaikan apresiasi kepada mitra-mitra kajian (PACIS Unpar dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik FISIP UI). Kepala Badan BSKLN menekankan pentingnya strategi khusus yang ditujukan untuk mewujudkan kepentingan Indonesia di Kawasan Pasifik secara optimal. Penyusunan Buku Pendamping melibatkan dukungan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan strategi kebijakan di Pasifik.
Engagement Indonesia di Pasifik sudah dilakukan sejak lama seperti melalui hubungan diplomatic dengan Fiji di tahun 1974 dan pemberian bantuan teknis. GDSKPE mencerminkan suatu pembaruan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dengan negara-negara Pasifik. Kerja sama tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pembangunan nasional di Indonesia. Ini merespon harapan negara-negara Pasifik untuk penguatan hubungan dengan Indonesia di berbagai bidang.
GDSKPE merupakan kebijakan yang bersifat strategis, wholistik, berkesinambungan dengan meletakkan kepentingan nasional Indonesia di Pasifik.
Buku Pendamping yang sedang disusun diperlukan sebagai sarana diseminasi kepada para pemangku kepentingan yang nantinya akan terlibat dalam implementasi strategi kebijakan. Buku tersebut juga diperlukan untuk disebarluaskan kepada Masyarakat luas untuk menjadi sumber informasi dan sekaligus membangun dukungan publik bagi diplomasi Indonesia di Kawasan Pasifik. Sehingga terbentuk strategic partnership di antara semua pemangku kepentingan yang mendukung strategi Indonesia di Kawasan Pasifik.
Penerbitan Buku Pendamping mendukung transparansi kebijakan dan menggali dukungan masyarakat. Dokumen kebijakan tersebut bersifat strategis, holistik, inklusif, berkelanjutan, dan strategy oriented.
Tim Kajian Pacific Elevation PACIS
Tim Kajian Pacific Elevation PACIS dipimpin oleh Yulius P Hermawan, Ketua PACIS Unpar dan beranggotakan Kishino Bawono, Jessica Martha, Idil Syafwi, Aknolt Kristian Pakpahan dan Ratih Indraswari, dan didukung oleh sejumlah mahasiswa peneliti Adelia Jesica, Nazwa, Muhamad Rafi, Eunike dan Flint Fernando. Masing-masing anggota Tim memaparkan outline yang menjadi fokus kajiannya, yaitu Kepemimpinan Politik dan Regionalisme, Pembangunan yang menitik beratkan pada manusia, Perdamaian dan Keamanan, dan Teknologi dan Konektivitas.
Dalam FGD tersebut, hadir secara online sebagai narasumber adalah Dubes RI untuk Fiji, merangkap Kiribati, Nauru dan Tuvalu, Bapak Dupito D Simamora. Indonesia ingin bermitra dengan baik dengan negara-negara Pasifik dan karenanya diperlukan perumusan strategi yang tepat untuk mewujudkan kepentingannya di kawasan Pasifik dengan melihat situasi riil di kawasan tersebut. Dalam pandangannya, Dubes RI tersebut menekankan pentingnya GDSKPE perlu bersifat concise dan agile, dan fokus pada aksi-aksi konkrit, berkelanjutan, impactful dan Pacific Centered. Perlu juga dilakukan review strategi secara berkala, termasuk melakukan konsultasi dengan Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanian Spearhead Group (MSG).
Andrew Mantong, peneliti Hubungan Internasional, Center for Strategic and International Studies menjadi narasumber kedua. Peneliti CSIS tersebut menekankan pentingnya bagaimana Indonesia dapat berperan strategis di berbagai kawasan, termasuk Pasifik. Masalah yang dihadapi Kebijakan luar negeri Indonesia termasuk konsekuensi geopolitik terhadap prioritas pembangunan. Bagaimana Indonesia memainkan peran sebagai middle power, namun belum terlihat niche diplomasinya. Pasifik Selatan memiliki cara pandang dan nilai-nilai yang sama dengan Indonesia seperti misalnya friends to all. Diperlukan rumusan strategi yang tepat yang dapat mengoptimalkan pencapaian kepentingan strategis Indonesia, termasuk isu disaster management sebagai salah satu sektor prioritas dalam kerja sama pembangunan internasional Indonesia di Pasifik. Secara khusus Indonesia dapat memainkan peran aktifnya dalam shaping regional discourse, building functional network dan crafting regional cooperation framework. Peneliti CSIS tersebut merekomendasikan perlunya pendalaman isu-isu yang domestik yang strategis supaya Indonesia dapat melakukan multiple approach, termasuk mempertimbangkan pengaruh major power di kawasan tersebut. Pengelompokan strategi perlu dilakukan untuk mempertajam pendekatan strategis berdasarkan penekanan bidang dan sektor yang menjadi penekanan kepentingan Indonesia.
Penyusunan naskah publik/buku pendamping dilakukan dalam rangka kerja sama dengan BSKLN Kemenlu dengan Tim PACIS Unpar dan Tim Kajian Universitas Indonesia. Direncanakan buku tersebut dapat diselesaikan pada bulan Desember 2024 untuk mendukung proses pembuatan Peraturan President terkait dengan GDSKPE tersebut.
