Oleh: Rizky Widian, Ph.D., Peneliti PACIS
Meningkatnya rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) telah mendorong banyak pihak untuk berargumen bahwa negara-negara berkekuatan kecil semakin kehilangan ruang gerak strategisnya. Sejak pemerintahan Trump memilih kebijakan perdagangan unilateral dan praktik koersif dalam politik luar negerinya, semakin berkembang pandangan bahwa strategi hedging tidak lagi layak diterapkan dan bahwa kawasan seperti Asia Tenggara pada akhirnya akan jatuh ke dalam domain strategis Tiongkok. Meskipun wajar untuk menilai bahwa persaingan antarkekuatan besar telah mempersempit ruang strategis, kesimpulan bahwa negara-negara Asia Tenggara akan bersekutu secara erat dengan Tiongkok bersifat prematur secara analitis dan patut dipertanyakan secara empiris.
Tidak dapat disangkal, berbagai pembatasan yang dihadapi negara-negara kecil adalah nyata. Rivalitas AS–Tiongkok yang kian meningkat telah menaikkan biaya ambiguitas strategis, sementara kecenderungan Washington untuk bertindak secara unilateral menciptakan ketidakpastian terhadap komitmen jangka panjangnya. Namun, menyempitnya ruang manuver tidak serta-merta menentukan hasil akhir orientasi aliansi. Tekanan strategis memang membatasi pilihan negara-negara kecil, tetapi tidak menentukan pilihan mana yang pada akhirnya akan mereka ambil. Terutama di Asia Tenggara, asumsi bahwa penyempitan ruang strategis secara alami akan berujung pada perilaku bandwagoning terhadap Tiongkok mengabaikan ketegangan keamanan yang masih berlangsung serta realitas ekonomi yang mendalam.
Persoalan Keamanan yang Belum Terselesaikan dan Kebutuhan Ekonomi
Dari sisi keamanan, sejumlah negara kunci di Asia Tenggara masih menghadapi sengketa serius dan belum terselesaikan dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sebagai cerminan dari situasi tersebut, Vietnam secara berhati-hati mulai memasukkan unsur kontingensi dalam kebijakan Four Nos-nya, sementara Filipina tetap mempertahankan keterikatan keamanan dengan AS, bahkan di bawah pemerintahan Duterte yang relatif kurang simpatik terhadap Washington. Pola-pola ini menunjukkan adanya persepsi ancaman keamanan dari Tiongkok sekaligus upaya berkelanjutan untuk mempertahankan penyeimbang strategis di tengah tekanan yang meningkat. Oleh karena itu, sulit melihat dinamika ini sebagai bentuk kepasrahan terhadap dominasi Tiongkok.
Secara ekonomi, argumen untuk bersekutu secara erat dengan Tiongkok bahkan menjadi lebih rumit. Perekonomian Asia Tenggara terintegrasi ke dalam rantai pasok China melalui, khususnya, impor barang-barang intermediate dan modal. Pada saat yang sama, struktur ekspor negara-negara Asia Tenggara sangat terdiversifikasi, dengan porsi signifikan mengalir ke AS dan pasar maju lainnya. Dalam praktiknya, Asia Tenggara membutuhkan Tiongkok sebagai pemasok barang dan AS sebagai konsumen utama ekspornya. Ketergantungan ganda ini justru menciptakan insentif untuk menjaga keseimbangan, atau menerapkan strategi hedging, bukan untuk melakukan penyelarasan eksklusif.
Penyelarasan sebagai Hasil yang Bersyarat dan Kontingen
Meski demikian, kemungkinan terjadinya penyelarasan eksklusif tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Apabila negara-negara Asia Tenggara memilih untuk bersekutu secara erat dengan Tiongkok, Beijing harus mampu menyerap porsi ekspor mereka yang jauh lebih besar agar penyelarasan tersebut layak secara ekonomi. Tanpa akses terhadap pasar alternatif yang besar, pergeseran secara tegas ke arah Tiongkok akan menimbulkan biaya ekonomi yang signifikan. Dalam konteks ini, penyelarasan bukan semata-mata persoalan ketergantungan, melainkan juga persoalan substitusi. Selama Tiongkok belum mampu menggantikan pasar AS, penyelarasan yang berlawanan dengan Washington tetap tidak menarik secara ekonomi. Logika ekonomi ini semakin diperumit oleh pertimbangan keamanan, khususnya terkait belum terjawabnya pertanyaan apakah Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara bersedia menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan secara damai.
Pada akhirnya, penyelarasan yang bersifat menentukan di Asia Tenggara lebih mungkin dipicu oleh guncangan besar daripada tekanan bertahap. Gangguan besar seperti konflik bersenjata di Selat Taiwan atau konfrontasi militer berskala penuh di Laut Cina Selatan dapat mendorong negara-negara kawasan untuk meninggalkan fleksibilitas strategisnya. Namun, selama krisis semacam itu belum terjadi, Asia Tenggara kecil kemungkinannya untuk menjadi “domain” pihak mana pun. Sebaliknya, kawasan ini akan terus menavigasi jalur tengah yang terbatas namun disengaja, yang dibentuk tidak hanya oleh rivalitas strategis, tetapi juga oleh faktor ekonomi dan keamanan regional.
