Bandung, 12 Januari 2026 — Parahyangan Center for International Studies (PACIS) Universitas Katolik Parahyangan merespons kunjungan akademik Center for International Relations Studies (CIReS), FISIP Universitas Indonesia dalam rangka pelaksanaan kegiatan fieldwork penelitian bertajuk “Shifting Tides, Managing Turbulences: Setting the Agenda for Fostering Regional Security Cooperation”. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari riset berkelanjutan mengenai perubahan dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Penelitian yang tengah dijalankan CIReS UI berfokus pada persepsi dan penilaian Indonesia terhadap perkembangan kebijakan keamanan Jepang, khususnya pasca-adopsi National Security Strategy (NSS) Jepang 2022, serta implikasinya bagi penguatan kerja sama keamanan regional dalam kerangka ASEAN dan Indo-Pasifik. Tim peneliti CIReS UI yang hadir dalam kunjungan ini terdiri atas Broto Wardoyo selaku Ketua Tim Peneliti, Nida Rubini sebagai Peneliti, serta Kristina Sirait sebagai Asisten Peneliti.
Para peneliti PACIS yang hadir diantaranya adalah Yulius P Hermawan, Albert Triwibowo, Albertus Irawan, Adrianus Harsawaskita, Idil Syawfi, Ignasius Loyola, Kishino Bawono, Ratih Indraswari, dan Rizky Widian.
Adopsi National Security Strategy (NSS) Jepang tahun 2022 dibaca oleh peneliti PACIS sebagai refleksi dari upaya Jepang beradaptasi dengan lanskap keamanan Indo-Pasifik yang kian kompleks. Meningkatnya rivalitas kekuatan besar, eskalasi ketegangan maritim, serta kerentanan jalur rantai pasok global menjadi konteks penting yang membentuk arah kebijakan tersebut. Meski demikian, perubahan ini tidak serta-merta dipahami sebagai pergeseran mendasar dari karakter Jepang, mengingat orientasi defensif dan prinsip pasifisme konstitusional masih menjadi landasan kebijakan keamanannya.
Pembahasan kemudian mengerucut pada peningkatan anggaran pertahanan Jepang hingga mendekati 2 persen dari Produk Domestik Bruto. Langkah ini diposisikan sebagai bagian dari dinamika burden sharing dalam aliansi Amerika Serikat–Jepang, sekaligus respons atas meningkatnya aktivitas keamanan di kawasan, mulai dari Laut Cina Selatan hingga Selat Taiwan dan Asia Timur Laut. Dari sudut pandang Indonesia dan Asia Tenggara, perkembangan tersebut membuka ruang peluang kerja sama, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu dikelola secara cermat agar tidak berdampak pada stabilitas kawasan.
Isu keamanan maritim dan perlindungan rantai pasok muncul sebagai titik temu kepentingan antara Indonesia, Jepang, dan negara-negara ASEAN. Kendati demikian, kerja sama di bidang ini dipandang perlu dirancang secara inklusif dan sensitif terhadap dinamika kawasan, agar tidak memunculkan kesan eksklusivitas maupun memicu kecurigaan aktor lain, khususnya Tiongkok. Dalam konteks tersebut, pendekatan yang menekankan confidence building measures, penguatan kapasitas non-tempur, serta kerja sama Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) dinilai lebih realistis dan dapat diterima secara politik.
Diskusi juga menyentuh berbagai kerangka kerja sama yang selama ini menjadi rujukan, seperti Free and Open Indo-Pacific (FOIP), Official Development Assistance (ODA), Official Security Assistance (OSA), serta prinsip sentralitas ASEAN. Dalam kerangka ini, Indonesia dipandang memiliki posisi strategis sebagai negara menengah yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak, sekaligus menjaga agar setiap inisiatif kerja sama Indonesia–Jepang tetap sejalan dengan mekanisme dan prinsip sentralitas ASEAN, termasuk dalam proses perumusan Code of Conduct di Laut Cina Selatan.
Secara keseluruhan, perubahan kebijakan keamanan Jepang dipahami sebagai bentuk adaptasi strategis terhadap dinamika regional dan global. Atas dasar itu, para peneliti sepakat bahwa pemetaan yang lebih sistematis mengenai persepsi elite Indonesia terhadap kebijakan keamanan Jepang menjadi prasyarat penting untuk merumuskan agenda kerja sama yang realistis, inklusif, dan berkelanjutan.
Melalui dialog akademik ini, PACIS UNPAR menilai kunjungan CIReS UI sebagai ruang diskusi yang penting untuk saling berbagiperspektif dan memperdalam pemahaman lintas institusi. Pertukaran pandangan yang berlangsung diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan yang relevan bagi Indonesia dalam merespons perubahan dinamika keamanan kawasan serta memanfaatkan peluang kerja sama dengan Jepang.
Penulis : Nazwa
Dokumentasi:
