Keanggotaan Indonesia dalam BRICS perlu strategi antisipasi risiko

Pada tanggal 6 Januari 2025, Brazil sebagai ketua BRICS mengumumkan secara resmi keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Permohonan Indonesia telah diterima secara konsensus oleh anggota-anggota BRICS. Kesepakatan tersebut didasarkan pada prinsip, kriteria dan prosedur terkait kerangka kanggotaan BRICS.

Secara khusus, Kementerian Luar Negeri Brasil menyatakan bahwa Indonesia memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS terkait pentingnya reformasi lembaga-lembaga tata kelola global dan kontribusi positif bagi pendalaman kerjasama Global South, yang menjadi isu prioritas Presidensi Brasil di BRICS.

Permohonan keanggotaan Indonesia diajukan setelah Prabowo Subianto secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, Joko Widodo pernah hadir dalam KTT BRICS di Afrika Selatan di Agustus 2023, namun menyatakan masih mempertimbangkan secara matang kemungkinan Indonesia bergabung dalam BRICS karena masih adanya pro dan kontra.

Sejak awal BRICS dibentuk di tahun 2009, sikap Kementerian Luar Negeri Indonesia memang sangat berhati-hati dalam menyikapi isu keanggotaan Indonesia di BRICS  tersebut. Prinsip bebas aktif dan non-alignment menjadi salah satu pertimbangan dalam berposisi tersebut. Indonesia lebih memilih untuk memperkuat kerjasama dalam wadah MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia). Di tahun 2023, sebagai ketua MIKTA Indonesia memainkan peran penting untuk memperkuat MIKTA dengan mempertemukan pemimpin-pemimpin MITA di sela-sela KTT G20.

Masuknya Indonesia dalam BRICS mencerminkan cara pandang Presiden Prabowo yang meyakini bahwa “Indonesia harus berada di mana-mana.”

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mewujudkan cara pandang Presiden baru tersebut dengan melakukan pendekatan proaktif untuk  memastikan keanggotaan Indonesia di BRICS.

Pernyataan Menlu RI yang dikutip banyak media luar negeri menyebutkan bahwa Keanggotaan BRICS merupakan jalan strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan negara-negara berkembang lain berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghargai dan pembangunan berkelanjutan. (“BRICS membership is a strategic step to increase collaboration and partnership with other developing nations, based on the principle of equality, mutual respect and sustainable development.

Pencalonan Keanggotaan Indonesia mendapat dukungan dari Russia sebagai ketua BRICS 2024 yang memastikan jalan bagi persetujuan secara konsensus oleh semua anggota BRICS.

China menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh dalam BRICS.

“Indonesia, as a major developing country and important force in the Global South, highly recognizes the BRICS spirit and has taken an active part in “BRICS Plus” cooperation. Indonesia’s official entry into BRICS serves the common interests of BRICS countries and the Global South, and we believe that Indonesia will make active contribution to the development of BRICS.”

BRICS merupakan forum yang menunjukkan pengaruh Rusia dan China dalam konstelasi geopolitik global. BRICS dilihat sebagai penguatan lanskap multipolar. Secara khusus, forum ini menunjukkan bahwa Rusia masih memiliki kawan di tengah-tengah gempuran sanksi dari negara-negara Barat.

Terhadap kekhawatiran dampak keanggotaan Indonesia terhadap hubungan baik dengan negara-negara Barat. Pernah muncul spekulasi bahwa ketidakhadiran Presiden Joe Biden dalam KTT ASEAN di Jakarta di tahun 2023 merupakan respon Amerika Serikat terhadap kehadiran Presiden Joko Widodo dalam KTT BRICS di Afrika Selatan. Seolah terdapat indikasi bahwa terdapat kecenderungan Indonesia mendekatkan diri dengan negara-negara saingan Amerika Serikat.

Banyak anggota BRICS nyatanya tetap memiliki hubungan baik dengan negara-negara Barat. India merupakan salah satu contoh yang tetap memiliki hubungan kuat dengan negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat. Presiden Joe Biden sendiri hadir di India saat KTT G20 di tahun 2024. Negara-negara BRICS lain seperti Brasil dan Afrika Selatan tetap dapat menikmati hubungan positif dengan negara-negara Barat.

Memang terhadap ancaman yang secara terbuka disampaikan oleh Donald Trump yang telah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan akan dilantik dalam waktu dekat. Trump akan menjatuhkan sanksi ke negara-negara BRICS jika tidak lagi memakai US Dollar sebagai mata uang dalam transaksi ekonomi mereka. Tarif 100% akan diterapkan untuk komoditas dari negara-negara BRICS.

Pertanyaannya adalah seberapa jauh Indonesia telah menyiapkan pendekatan strategis untuk berkontribusi secara konstruktif dalam penguatan tata kelola global melalui BRICS, dan sekaligus menyiapkan pendekatan antisipatif untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, jika fenomena friend-shoring dalam perdagangan global semakin menguat.

Penulis: Yulius P Hermawan

Referensi:

https://www.aljazeera.com/news/2025/1/7/indonesia-joins-brics-group-of-emerging-economies

https://www.reuters.com/world/indonesia-join-brics-bloc-full-member-brazil-says-2025-01-06

https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/08/123000965/daftar-anggota-brics-2025-usai-indonesia-resmi-bergabung

https://opportunities-insight.britishcouncil.org/short-articles/news/brics-welcomes-malaysia-indonesia-vietnam-and-thailand

https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3288840/trump-threatens-brics-countries-100-cent-tariff-if-they-try-replace-us-dollar?module=inline&pgtype=article?module=inline&pgtype=article