Sejak dibentuk pada 16 Desember 2018, Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar) terus berkomitmen untuk melanjutkan program-program pemberdayaan Perempuan di Provinsi Jawa Barat. Kerjasama dengan Pemerintah Korea yang telah dilakukan dari tahun 2020-2024 telah memberikan pembelajaran penting bagi lembaga tersebut untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan praktis yang bermanfaat bagi kaum perempuan untuk membuka usaha sebagai wirausahawati maupun bekerja di sektor-sektor industri.
Demikian petikan pandangan yang disampaikan Prof Dr. Hj. Umi Narimawati, Kepala Sekolah Sekoper Jabar dalam wawancara dengan tim Parahyangan Center for International Studies (PACIS). Wawancara tersebut dimaksudkan untuk menyusun Dokumentasi Pembelajaran dari Implementasi Proyek ODA Korea (2020-2024). Yulius P Hermawan, Ketua PACIS mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menyusun laporan final yang memotret seluruh kegiatan pelatihan vokasional berperspektif gender yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dengan dukungan dari pemerintah Korea. Mengingat banyak pelajaran penting dari kegiatan tersebut, dokumentasi pembelajaran ini penting untuk menjadi acuan dalam pengembangan program pemberdayaan Perempuan di masa yang akan datang. Diharapkan, kesuksesan program yang telah dilaksanakan Sekoper Jabar dapat direplikasi di provinsi-provinsi lain dan bahkan di negara-negara lain yang mendapatkan dukungan dari mitra donor lainnya.
Mengapa Jawa Barat mendapat dukungan hibah Proyek ODA MOGEF Korea?
Pada tahun 2018, pemerintah Korea melalui Kementerian Kesetaraan Perempuan dan Keluarga (MOGEF) Korea telah memasukan Jawa Barat sebagai salah satu kandidat yang dipilih untuk menerima dukungan hibah proyek ODA MOGEF. Setelah melalui serangkaian diskusi dan verifikasi, pada awal tahun 2020, pemerintah Korea akhirnya menyampaikan keputusannya untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi percontohan di mana model pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan vokasional yang terintegrasi gender akan dilaksanakan dalam kurun lima tahun (2020-2024). Di Korea sendiri, program ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dan berhasil memperkuat kaum Perempuan dengan keterampilan professional yang diperlukan untuk membuka usaha mandiri ataupun memasuki dunia kerja.
Terdapat banyak faktor yang dipertimbangkan sebelum keputusan pemberian hibah ODA tersebut dikeluarkan. Di satu sisi, banyak permasalahan terkait kondisi kaum Perempuan di Jawa Barat yang perlu diselesaikan. Telah terjadi banyak kasus kekerasan di provinsi tersebut, kasus perdagangan manusia khususnya yang menjadikan kaum Perempuan sebagai korban, jumlah angka stunting yang tinggi, dan angka pernikahan dini yang besar, seperti ditunjukan pada gambar berikut.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Barat terhitung masih rendah sekalipun telah terjadi peningkatan. Pada tahun 2017 IPG Jawa Barat tercatat sebesar 89,18 poin atau meningkat 0,97 poin dibandingkan tahun 2013 (88,21). Di tingkat kabupaten/kota disparitas IPG antar kabupaten/kota sebesar 14,32 poin dengan IPG paling tinggi sebesar 93,43 poin dan paling rendah sebesar 79,11 poin.
Namun demikian, pemerintah Korea melihat bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen tinggi untuk memperkuat pemberdayaan kaum perempuan, sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Republik Korea dalam mempromosikan kesetaraan gender. Komitmen ini dapat dilihat pada beberapa kebijakan Indonesia Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang telah menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu tugas dan strategi utama pembangunan nasional; dan Kebijakan nasional pemerintah Indonesia untuk mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan /Violence Against Women (VAW).
Provinsi Jawa Barat secara khusus telah memiliki komitmen tinggi yang ditunjukkan dengan berbagai program kongkrit untuk memperkuat pemberdayaan perempuan. Pemerintah Jawa Barat telah membangun program bernama Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar) dengan tujuan untuk mempromosikan pemberdayaan kaum perempuan dalam upaya menghentikan tindak kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, dan hambatan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sekoper Jabar yang awalnya bernama Sekoper Cinta tersebut merupakan sebuah pendekatan untuk mendidik kaum perempuan supaya memahami hak-haknya dengan baik, untuk mengangkat peran perempuan dalam proses pembangunan, kepemimpinan, advokasi dan kemampuan berbicara di depan umum, dan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi.
Pelatihan Vokasional apakah yang diberikan kepada kaum Perempuan?
Prof Umi menyampaikan bahwa yang menarik dari proyek Hibah ODA MOGEF Korea ini adalah perumusan kegiatan didasarkan pada hasil penelitian lapangan. Riset dilakukan oleh tim peneliti UNIKOM dan tim peneliti ASPPUK untuk mengetahui kondisi perempuan di Jawa Barat dan keterampilan-keterampilan apakah yang ingin dikembangkan oleh mereka. Dengan riset tersebut, dapat dipastikan bahwa pelatihan vokasional yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari kaum perempuan di Jawa Barat.
Riset tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden ingin belajar masak, kecantikan, menjahit, dan IT (Information and Technologi). Ini diantaranya disebabkan oleh banyak angka pengangguran di kalangan perempuan karena mereka tidak memiliki keterampilan tersebut. Kaum perempuan yang menjadi responden juga ingin belajar tentang e-commerce untuk mendukung pemasaran bagi produk-produk bisnis yang sudah dijalani.
Hingga akhir tahun kelima (2024), sebanyak 628 perempuan telah mengikuti program pelatihan vokasional yang diselenggarakan oleh KPPPA dan DP3AKB Jawa Barat bekerja sama dengan BLKM dan UNIKOM, serta didukung penuh oleh Asian Women Bridge DoRunDoRun, LSM Korea yang menjadi pelaksana proyek ODA MOGEF.
Enam puluh (60) orang mengikuti pelatihan menjahit, 160 mengikuti e-commerce, 60 berpartisipasi dalam kelas Tata Rias Kecantikan, 140 mengikuti kelas Tata Boga, 148 mengikuti kelas IT, dan 60 mengikuti kelas pertanian.
Selain itu, 2.233 perempuan berpartisipasi dalam pelatihan vokasional yang diselenggarakan oleh SMK di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 414 peserta mengikuti kelas edukasi ketenagakerjaan, 259 peserta dalam kelas kewirausahaan, 40 peserta dalam sesi start-up dan inkubasi, serta 50 peserta dalam kelas keterkaitan pasar daring.
Diseminasi model kebijakan, pengarusutamaan gender, dan pelatihan vokasional undangan melibatkan 339 peserta, sementara 309 peserta terlibat dalam pertemuan komite pengarah (Steering Committee) dan kelompok kerja (Working Group).
Dokumentasi: DoRunDoRun, DP3AKB, KPPPA
Pelajaran Berharga dari Kerjasama dengan Pemerintah Korea
Prof Umi yang saat ini juga menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik, UNIKOM menyampaikan banyak pelajaran penting yang dapat dipetik dari kerjasama dengan pemerintah Korea dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan.
Pertama, penggunaan modul pembelajaran yang mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap sesi pelatihan. Kita betul-betul diminta mempersiapkan modul-modul pelatihan di mana dimasukan materi tentang gender. Dengan modul tersebut, peserta pelatihan bukan hanya mengembangkan keterampilan praktis, tetapi juga belajar memahami tentang nilai-nilai kesetaraan gender. Selepas menyelesaikan pelatihan diharapkan alumni Sekoper Jabar nantinya siap mempromosikan nilai-nilai keseteraan gender di lingkungan masyarakat.
Kedua, kita juga belajar tentang nilai-nilai kedisiplinan dari Korea, terutama terkait bagaimana tertib administrasi dalam menyelenggarakan kegiatan dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Kita sering mengalami kerepotan terkait administrasi ini.
Ketiga dari pihak Indonesia, kita perlu berbenah diri, terutama melihat bagaimana pihak luar begitu peduli terhadap isu gender di Indonesia, sehingga pihak Indonesia harus lebih peka terhadap isu yang ada dan ikut terlibat dalam upaya mengatasi masalah kaum perempuan di sini.
Bagaimana Mempertahankan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Perempuan?
Menurut Prof Umi yang telah ditunjuk sebagai Kepala Sekolah Perempuan Jawa Barat sejak 2023, terdapat faktor-faktor kunci yang dapat mendukung keberlanjutan program pemberdayaan Perempuan di Jawa Barat.
Pertama, dukungan pemerintah Jawa Barat dalam bentuk kebijakan sangat dibutuhkan. Terdapat kekhawatiran setiap kali terjadi pergantian gubernur, karena takut gubernur baru tidak lagi memberikan perhatian yang sama bagi upaya pemberdayaan perempuan.
Prof Umi bersyukur bahwa Gubernur Jawa Barat dan segenap jajaran pemerintah provinsi saat ini memiliki kepedulian yang sama terkait pentingnya program pemberdayaan Perempuan dan berkomitmen untuk melanjutkan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh gubernur sebelumnya.
Terdapat dua kebijakan yang telah dibuat tahun 2023 dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Jawa Barat.
Pada tahun 2023, Pemprov Jabar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.Peraturan tersebut dikeluarkan pada 15 Februari 2023 dan mencakup hak-hak perempuan, perencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan. Peraturan ini secara khusus memfasilitasi pengembangan kewirausahaan bagi perempuan melalui program pelatihan, pendampingan teknis, advokasi, pengawasan, penyuluhan, dan lokakarya.
Pada tahun 2023, Gubernur Jawa Barat juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 421.05/Kep.399-Kesra/2023 tentang Tim Manajemen Sekolah Perempuan Jawa Barat (Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421.05/Kep.399-Kesra/2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421.05/KEP.377-Yanbangsos/2019 Tentang Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita). Peraturan ini dikeluarkan pada 6 Juli 2023 untuk memperkuat peran Sekoper Jabar secara optimal dalam mengelola, membimbing, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pelatihan yang dilaksanakannya.
Kerjasama Pentahelix dalam Pemberdayaan Perempuan yang Berkelanjutan
Selain dukungan pemerintah provinsi, keberlanjutan program pemberdayaan perempuan juga didukung penuh oleh komitmen berbagai pihak baik lembaga-lembaga di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun lembaga-lembaga non pemerintahan.
Prof Umi menyampaikan bahwa di akhir periode implementasi proyek ODA Korea, dilaksanakan forum terbuka yang mengundang berbagai pihak dari kalangan pemerintah dan non pemerintah di UNIKOM. Hadir dalam forum tersebut adalah perwakilan-perwakilan Perguruan Tinggi di Bandung, Sektor Perbankan dan penyedia layanan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.
Keterangan foto: Forum Terbuka untuk Menggalang Dukungan dan Sumber-sumber di UNIKOM, 16-18 Oktober 2024
Sumber foto: DoRunDoRun
Secara khusus, Kepala Sekoper Jabar tersebut menekankan efektivitas sistem kolaborasi dengan perguruan tinggi yang dilakukan di tahun terakhir. Kolaborasi tersebut merupakan sistem simbiosis mutualisme, karena perguruan tinggi juga membutuhkan tempat untuk melakukan pengabdian, yang dapat disalurkan melalui program ini.
Sekoper Jabar saat ini sedang mengeksplorasi potensi kerja sama dengan pemerintah Turki untuk mendapat dukungan bagi keberlanjutan program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan vokasional berperspektif gender.
Pewawancara: Adelia Jessica Salim, Nazwa, Lintang dan YP Hermawan
